"Karena kalau kita buat polder alami, biayanya sangat besar. Ini juga sebagai langkah mengefisienkan anggaran. Sudah ada lubangnya, daripada selama ini kita salahin-salahin terus terus lubang tambang juga tidak selesai masalahnya. Mau direklamasi pengusahanya sudah lari. Jadi lebih baik kita manfaatkan void itu jadi polder air pengendali banjir," imbuhnya.
Pola penanganan banjir Andi Harun-Rusmadi:
1. Menyiapkan strategi pembiayaan gotong royong, yakni APBD Samarinda, APBD Kaltim dan APBN.
2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi leader dalam penanganan banjir di Samarinda.
3. Memanfaatkan eks lubang tambang (void) sebagai salah satu pengendali banjir.
4. Pembagian pengerjaan penanganan banjir sesuai kategori. Untuk daerah terdampak lama dan parak, gunakan program jangka pendek. Sementara untuk kawasan lain, dilakukan penanganan secara paralel dan berkelanjutan.
Nantinya, di void tersebut dapat menggunakan sistem pintu air atau sistem pompa. Hal ini bisa jadi solusi jangka menengah yang bisa dilakukan.
“Pemerintah bisa libatkan perusahaan tambang untuk membantu pemerintah kota melalui kontribusi pemikiran ataupun terlibat dalam pembiayaan pembuatan polder ini," tegasnya.
Sementara untuk jangka pendek, yakni dengan memaksimalkan normalisasi drainase dan pengendalian sampah.
“Solusi jangka pendek ini juga bisa mengajak perusahaan tambang untuk mengerahkan unit kendaraan dan peralatannya, melakukan normalisasi drainase dan sungai. CSR itu bisa berbentuk biaya, peralatan, maupun tenaga,” katanya. (tim redaksi Diksi)