Dari segi parsial, pemindahan ibu kota provinsi ke Balikpapan, membutuhkan dukungan anggaran yang besar. 

Komplek Kantor Gubernur Kaltim mesti dibangun ulang di Kota Minyak, juga seluruh kantor organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk DPRD Kaltim.

Sementara mesti dikelola dengan baik, gedung yang ada di Samarinda peruntukannya seperti apa.

"Lebih baik Balikpapan itu menjadi penunjang pembangunan IKN," tegasnya.

Farid menegaskan jika permasalahan jarak ke lokasi inti IKN, maka solusianya bukan menindahkan ibu kota provinsi, namun membangun akses konekifitas antara Samarinda dan IKN.

"Samarinda dibenahi, kalau masalahnya adalah jarak kedekatan. Maka masalahnya itu adalah ketersediaan akses, akses kita lihat tol sudah jalan, ke depan tol IKN juga dibangun. Jarak harusnya tidak masalah, yang penting aksesnya," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)