Ia mengingatkan, sudah menjadi tugas pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan seluruh warga negara Indonesia.

"Tidak semestinya pemerintah menyampaikan pernyataan seperti itu, sangat disesalkan." ujar Hetifah, Jumat (17/5/2024).

Politisi Golkar dapil Kaltim ini tidak sependapat dengan pandangan pemerintah yang melihat pendidikan tinggi bersifat tersier atau tidak wajib.

Menurutnya, justru  pemerintah harus responsif menyambut keinginan masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan.

"Hasrat masyarakat untuk memajukan diri melalui pendidikan tinggi semakin meningkat, seharusnya pemerintah responsif untuk mencari kebijakan yang sesuai," tegasnya.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda juga prihatin atas pernyataan Tjitjik Sri Tjahjani tersebut.