"Bisa dibayangkan perhari berapa yang didapat dari pengembang aplikasi itu dari para pengguna, tapi pemerintah tidak mendapat apa-apa dari sana. Kami coba menyusin skema agar kita bisa mendapatkan PAD dari sana," tambah politisi PPP ini.

Sebagai contoh, dirinya mengaku lazim menggunakan jasa transaksi daring untuk mempermudah kebutuhan sehari-hari.

"Saya aja perhari bisa berkali-kali, kalau sebagian besar masyarakat menggunakan jasa mereka besar sekali penghasilannya. Kita sedang mempelajari kenapa negara bisa mendapatkan skema bagi hasil, sementara di daerah nggak bisa," lanjut Laila Fatihah.

Laila berharap wacana ini bisa berkembang dan mendapat perhatian guna mendongkrak PAD Samarinda. 

"Kita maunya ini bisa menjadi perhatian bersama. Jadi daerah juga diuntungkan dengan hadirnya mereka," pungkas Laila Fatihah. (tim redaksi Diksi)