DIKSI.CO, SAMARINDA  - DPRD Kaltim menyebut pengelolaan anggaran pendidikan belum merata hingga pedalaman.

Meski pengelolaan anggaran pendidikan di Kaltim sudah mencapai 20 persen, namun masih banyak siswa yang tidak bisa belajar dengan baik karena terbatas ruang kelas. 

Hal itu disampaikan anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir.

“Porsi anggaran besar, namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jor-joran belanja di bidang pengadaan alat-alat pembelajaran dengan berbagai macam digitalisasi di sekolah tertentu. Itu agak ironis,” ujar  Sutomo, Senin (11/9/2023).

Ia menyebut pemerintah harus memberikan prioritas kepada daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.
 
Ia mengambil contoh di Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau.

Menurutnya, di kecamatan itu belum satupun sekolah tingkat SMA.

“Program prioritas kita wajib belajar 12 tahun. Namun di Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, tak ada satupun sekolah tingkat SMA ,” ungkapnya.
 
Terkait hal itu, Sutomo Jabir berharap agar Pemprov Kaltim bisa melakukan inovasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam mengelola anggaran pendidikan.
 
Menurutnya, anggaran pendidikan sekitar Rp4 triliun jangan hanya diprioritaskan pada modernisasi pembelajaran di perkotaan.
 
Politisi PKB ini pesimis pendidikan Kaltim tidak mungkin merata jika pengelolaannya tidak dimulai dari wilayah pinggiran.
 
“Itu seperti api yang jauh dari panggang,” pungkasnya. (adv)