Selain transparansi, Komisi II juga meminta agar tidak ada lagi direksi perusda yang memiliki jabatan lebih dari satu.

"Kami juga minta tidak ada lagi yang rangkap jabatan, tidak ada lagi memilih orang tanpa ada kapasitas yang baik. Karena itu saya minta direksi yang baru punya bisnis plan. Itu harus disampaikan ke kita (komisi II)," tuturnya.

Tio berharap dengan hadirnya Asisten II beserta jajarannya pada RDP bersama komisi II DPRD Kaltim dapat menjadi penyambung komunikasi ke Gubernur Kaltim.

"Mudah-mudahan adanya Pak Abu Helmi, informasi ini bisa benar-benar sampai ke Gubernur. Karena tadi kami bilang kalau Pak Abu Helmi gak datang maka kami tidak akan melakukan RDP. Maka dipastikan kalau ke depan kalau mau mengajukan penyertaan modal nanti dulu," pungkasnya. (advertorial)