DIKSI.CO, SAMARINDA - Komisi II DPRD Kaltim soroti mekanisme pergantian direksi perusda yang dianggap tidak transparan.

Nidya Listiyono mengatakan bahwa komisi II DPRD Kaltim secara gamblang meminta kepada Pemprov Kaltim yang diwakili Asisten II untuk melibatkan komisi II dalam proses seleksi calon direksi.

"Jangan sampai nanti tiba-tiba terbentuk, tiba-tiba minta duit, tiba-tiba minta DPRD ketok anggaran. Ini yang kita kritisi," ujar Tio sapaan karibnya usai rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II bersama Asisten II beserta jajarannya, Senin (18/1/2021).

Tio menegaskan, bakal calon direksi perusda harus memenuhi kriteria yang mampu meningkatkan kinerja setiap perusda yang telah dibentuk pemerintah.

"Mekanismenya harus melibatkan komisi II. Contoh minta pendapat balon yang ingin melamar sebagai direksi perusda. Tentu rekam jejaknya bisa tukar pikir dengan komisi II," tegasnya.

Selain transparansi, Komisi II juga meminta agar tidak ada lagi direksi perusda yang memiliki jabatan lebih dari satu.

"Kami juga minta tidak ada lagi yang rangkap jabatan, tidak ada lagi memilih orang tanpa ada kapasitas yang baik. Karena itu saya minta direksi yang baru punya bisnis plan. Itu harus disampaikan ke kita (komisi II)," tuturnya.

Tio berharap dengan hadirnya Asisten II beserta jajarannya pada RDP bersama komisi II DPRD Kaltim dapat menjadi penyambung komunikasi ke Gubernur Kaltim.

"Mudah-mudahan adanya Pak Abu Helmi, informasi ini bisa benar-benar sampai ke Gubernur. Karena tadi kami bilang kalau Pak Abu Helmi gak datang maka kami tidak akan melakukan RDP. Maka dipastikan kalau ke depan kalau mau mengajukan penyertaan modal nanti dulu," pungkasnya. (advertorial)