Penolakan AH terhadap praktek politik uang dengan lantang disuarakan secara berulang. Sebabnya, karena praktek politik uang akan berujung pada lingkaran setan dan praktek korupsi. Yang tentunya hal itu akan berdampak signifikan pada kemajuan dan kesejahteraan daerah.
Asumsinya lanjut AH, jika membagi uang Rp 100 ribu untuk seluruh daftar pemilih tetap (DPT) Samarinda yang berjumlah lebih kurang 600 ribu warga, maka akan diperlukan dana yang fantastis. Yakni Rp 60 miliar untuk memenangkan calon kepada daerah tertentu.
"Kemudian pertanyaannya, bagaimana bisa mengembalikan itu Rp 60 miliar, kalau tidak ujung-ujungnya korupsi," tekan AH.
Oleh sebab itu, AH dengan tegas memutuskan dalam pilkada ini, dirinya yang berpasangan dengan Saefuddin Zuhri tidak akan bagi-bagi uang.
"Andi Harun dan Saefuddin Zuhri tidak akan membagi uang untuk mengambil hati masyarakat.
Saya pastikan sepasti-pastinya kami tidak akan melakukan serangan fajar dalam bentuk apapun. Supaya apa? Agar seperti di periode pertama, kita bisa bekerja tanpa adanya beban. Oleh karena itu kami membutuhkan orang-orang yang bisa dengan ikhlas memilih," seru AH.
Setelah memastikan tak adanya politik uang, AH kemudian melanjutkan dengan penyampaian visi-misi. Yang mana pada kesempatan itu, AH jika mendapat izin untuk melangkah ke periode kedua akan berfokus pada tiga program utama. Yakni pengendalian banjir, penataan kota, dan ekonomi.
"Pengendalian banjir akan tetap berlanjut. Karena kita akui belum 100 persen teratasi. Kedua kita lanjutkan penataan kota. Pertama sampah, dan ini butuh bantuan semua masyarakat. Yang ketiga ekonomi. Ini penting. Karena ekonomi ada yang tidak kelihatan. Caranya harus dengan menjaga stabilitas negara, stabilitas daerah. Karena saat stabilitas terjaga, maka ekonomi akan lancar. Salah satunya adalah probebaya yang dipastikan akan terus berlanjut," pungkasnya. (*)