Opsi ini menjadi langkah tengah yang diharapkan dapat menghindari gangguan terhadap proses belajar mengajar.
"Saya memberikan dukungan terhadap opsi tersebut, namun juga menekankan perlunya kejelasan terkait waktu pelaksanaan pembangunan sekolah baru karena pentingnya menetapkan batas waktu yang realistis agar masalah ini tidak berkepanjangan," ucapnya.
Opsi tersebut, sebagai inisiatif baru, mendapat apresiasi dari pihak Pemkot Samarinda. Pembangunan gedung sekolah baru oleh Pemkab Kukar di dekat lokasi SDN 005 Muara Badak, dengan konsekuensi penyerahan manajemen SD kepada Pemkot Samarinda, dianggap sebagai solusi yang dapat dijajaki.
"Kemungkinan konsekuensi ke depan, terutama terkait populasi siswa yang akan mengisi sekolah baru tersebut. Dengan mayoritas orang tua siswa berasal dari Samarinda dan minimnya populasi di sekitar SDN 005 Muara Badak, perlu dilakukan diskusi mendalam untuk memastikan efektivitas sekolah baru,"jelasnya.
Diskusi ini dijadwalkan akan berlanjut pada tanggal 20 Desember 2023 melalui zoom, di mana pihak Pemkab Kukar diharapkan menyampaikan hasil diskusi menyeluruh terkait rencana pembangunan sekolah baru.
"Kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi penyelesaian definitif terhadap permasalahan SDN 005 Muara Badak, menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkelanjutan bagi anak-anak di daerah tersebut," pungkasnya. (tim redaksi)
