Untuk membangun industri mobil listrik itu dikatakan Merah sapaannya, tak hanya membutuhkan batu bara sebagai sumber energi penggerak mesin produksi. Namun industri mobil listrik juga membutuhkan komponen Nikel sebagai batrainya. Nikel diklaim pemerintah sebagai low karbon. Namun sayangnya pengerukan perut bumi dari pengalaman yang ada hanya membawa derita. 

"Hilirnya tercemar, limbahnya akan dibuang ke laut. Sama saja menjadikan perairan laut sebagai tempat pembuangan akhir," sebutnya. 

Terkait konflik, Jatamnas menyebut konflik tambang dari tahun 2014 -2019 seluas dua kali negara Kesultanan Brunei Darussalam. Sedangkan di Indonesia pada tahun 2020 lalu sebanyak 45 konflik lahan atau setara pulau Hongkong. 

Bahkan, di Kaltim. Gugatan informasi terkait pertambangan sudah dilaporkan ke Komisi Informasi RI. Di Kaltim ada 3 kasus, salah satu perusahaan tergugatnya adalah PT Arutmin. Namun hingga kini, akte sengketa belum diberikan KI. 

"Sama saja itu melanggar UU 14 2008," tegasnya. 

Merah kembali menyebut, terdapat 3092 lubang tambang di Indonesia berdasarkan percitraan drone dan informasi warga. Ada 499 ribu hektar hutan negara dibuka untuk memenuhi watak rakus pemodal. 

Selain itu ada 168 korban warga tak bersalah sepanjang tahun 2014-2020. 

Kriminalisasi polisi terhadap masyarakat yang menolak tambang dilakukan dan cenderunh menggunakan kekuatan aparat untuk merepresi. 

"8 kasus dan ada warga yang dikriminalisasikan sebanyak 69 orang. 6 diantaranya masih remaja," paparnya. 

Ada 16 aktor petinggi purnawirawan TNI dan Polri yang diduga bermain dengan korporasi.

"Potensi ke depan represi semakin terbuka dengan dipeliharanya pam swakarsa untuk menjaga stabilitas investasi. Kami memastikan, akan banyak masyarakat menjadi pengungsi baru akibat salah urus negara mengelola sda milik rakyat Indonesia yang sah secara konstitusi," terangnya. 

Turut menjadi  sorotan Jatamnas, proyek Ibu Kota Negara (IKN) menyumbang potensi tragedi kemanusian karena proyeksi IKN luasan wilayahnya ditambah menjadi 260 ribu hektar. 

"IKN masuk Prolegnas. Jelas, ini proyek oligarki," tutupnya. (tim redaksi Diksi)