Sementara anggota Komisi I DPRD Kaltim, Marthinus menyoroti terkait besaran honor TK DBON yang mencapai 20 persen dari total dana hibah yang diberikan Pemprov Kaltim.

Ia meminta BPK untuk benar-benar mengaudit dana tersebut.

Pasalnya, banyak masyarakat yang bertanya-tanya terkait besaran anggaran tersebut.

“Saya minta BPK benar-benar mengaudit kewajaran dana DBON, karena banyak masyarakat yang bertanya-tanya, bahkan sudah banyak muncul di media massa” ucap Marthinus.

Ia mendorong Komisi IV DPRD Kaltim untuk segera memanggil semua pengurus DBON, sehingga bisa memberikan klarifikasi secara jelas kepada DPRD terkait seperti apa alur penggunaan anggaran tersebut melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Karena informasi yang mencuat di media anggaran tersebut terlalu besar. Apakah tidak menjadi polemik di kemudian hari. Jadi sebenarnya kita menghindari itu, lebih baik diaudit memang dari sekarang,” pungkasnya. (adv)