Dikonfirmasi terkait bila pembahasan anggaran deadlock. Pemprov Kaltim akan mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum untuk mengesahkan postur ABPD 2021, Sabani menyebut pihaknya belum berencana mengeluarkan pergun.

"Jangan berpikir menggunakan pergub dulu. Kami tunggu saja dulu keputusan dewan," tegasnya.

Sementara untuk sanksi yang diterima bila terlambat mengesahkan APBD, Sabani juga mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Menurutnya, sanksi akan diberikan bila APBD tidak ada atau tidak disahkan menjadi perda.

Namun untuk keterlambatan pengesahan, pihaknya belum mengetahui ada sanksi atau tidak.

"Sanksi itu kalau apbd tidak ada atau apbd tidak disahkan. Tidak dalam bentuk perda. Kalau APBD terlambat disahkan kan berbeda, dan kami belum tahu bagaimana kosekuensinya," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)