DIKSI.CO - Pihak Agung Sedayu Group  mengakui kepemilikan sertifikat guna bangunan (HGB) di laut Kabupaten Tangerang, Banten.

Kuasa Hukum Agung Sedayu Muannas Alaidid merinci lokasi tepatnya di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji.

Ia menegaskan sertifikat itu terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur (IAM) dan PT Cahaya Inti Sentosa (CIS).

Kendati pihak Agung Sedayu mengaku HGB itu didapat sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Muannas Alaidid menjelaskan sertifikat itu dibeli dari warga, lengkap dengan PKKPR.

Lalu, Agung Sedayu Group melakukan balik nama dan membayar pajak.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut pihak yang diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan HGB laut yakni Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Tangerang.

Hal itu disampaikan AHY melalui juru bicaranya Herzaky Mahendra Putra.

"Ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat Kantor Pertanahan BPN  Tangerang, maupun kerja juru ukur terkait soal terbitnya SHM dan HGB itu," ujar Herzaky dalam keterangan tertulis, Selasa (28/1).

AHY menegaskan apa yang dilakukan pejabat pemda mesti diteliti lebih lanjut.

Apalagi, terbitnya RTRW diklaim menjadi rujukan kepala Kantor Pertanahan BPN Tangerang dalam meneken HGB dan SHM pagar laut yang berlokasi di Kohod, Tangerang.

"Terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang itu, Menko AHY telah mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Beliau sudah menerima laporan bahwa hal ini sedang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN," jelasnya.

Herzaky menyebut AHY selama ini terus berkomunikasi dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Terlebih, Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku penerbit sertifikat berada dalam garis koordinasi Menko Agus Harimurti Yudhoyono.

Herzaky pun mengajak masyarakat Indonesia mempercayakan proses investigasi yang dipimpin Kementerian ATR/BPN.

Ia berharap Nusron Cs mampu menyelesaikan masalah ini secara tuntas. (*)