DIKSI.CO – Rencana penerapan kebijakan terkait fatwa haram penggunaan rokok elektrik atau vape berpotensi berdampak terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Samarinda. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun memilih mengkaji dampak ekonomi sebelum menentukan langkah lanjutan.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, pemerintah tidak ingin terburu-buru menerbitkan aturan daerah menyikapi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut aspek kesehatan dan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial serta keberlangsungan usaha masyarakat.
Sebab, sejumlah pelaku UMKM menjalankan aktivitas ekonomi di sektor penjualan rokok elektrik. Karena itu, pemerintah perlu menghitung konsekuensi kebijakan terhadap usaha mereka sebelum mengambil keputusan.
“Kami akan melakukan pendalaman dan mungkin konsultasi dengan beberapa elemen untuk memastikan dari aspek yuridis dan sosiologisnya sebelum kita menetapkan sebuah atau sebelum membentuk peraturan hukumnya,” kata Andi Harun.
Andi Harun Pertimbangkan Dampak Fatwa Vape terhadap UMKM Samarinda
Andi Harun menegaskan, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai kepentingan sebelum menyusun regulasi mengenai penggunaan maupun peredaran vape.
Dia menilai, pembentukan aturan membutuhkan kajian komprehensif agar pemerintah tidak menghasilkan kebijakan yang sulit diterapkan di lapangan.
Selain aspek hukum dan sosial, dampak ekonomi terhadap pelaku usaha juga menjadi perhatian. Pemerintah perlu memahami bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi UMKM yang selama ini menggantungkan pendapatan dari bisnis rokok elektrik.
“Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa atau terburu-buru, tapi kita harus dahului dengan melakukan kajian berbagai aspek,” tegasnya.
Karena itu, Pemkot Samarinda belum mengambil keputusan untuk membentuk peraturan wali kota (perwali) sebagai tindak lanjut fatwa MUI.
Pemkot Samarinda Akan Pelajari Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026
Sebelum menentukan kebijakan, Andi Harun mengatakan pemerintah akan mempelajari salinan lengkap Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 6 November 2026.
Dia menilai, pemerintah perlu memahami seluruh isi dan ketentuan fatwa tersebut. Dengan demikian, Pemkot Samarinda tidak hanya mengandalkan informasi yang beredar melalui pemberitaan.
Selanjutnya, pemerintah membuka peluang berkoordinasi dengan sejumlah elemen masyarakat, termasuk MUI Samarinda, untuk membahas kemungkinan penerapannya di daerah.
Andi Harun juga mengingatkan adanya perbedaan kedudukan antara fatwa keagamaan dan peraturan pemerintah.
Menurutnya, fatwa MUI berada dalam ranah hukum syariah, sedangkan perwali merupakan bagian dari hukum positif yang mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan demikian, keberadaan fatwa tidak otomatis mewajibkan pemerintah daerah menerbitkan regulasi baru.
“Sehingga semua kajian dan pertimbangan sosiologis dan yuridis, serta ekonomi, wajib kita pastikan sebelumnya,” tuturnya.
MUI Kaltim Tunggu Langkah Pemerintah Pusat Terkait Fatwa Vape
Sebelumnya, MUI Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan masih menunggu langkah pemerintah pusat dalam menindaklanjuti fatwa haram penggunaan rokok elektrik.
MUI Kaltim menjelaskan, lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi atau penindakan langsung di lapangan.
Selain itu, fatwa yang diterbitkan MUI pusat berlaku secara nasional. Karena itu, MUI di tingkat daerah tidak perlu menerbitkan fatwa serupa.
Adapun peran MUI daerah lebih diarahkan pada penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan rokok elektrik.
Di tengah pembahasan tersebut, Pemkot Samarinda masih akan mengkaji berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap UMKM. Pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan memiliki landasan hukum yang kuat tanpa mengabaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
(Redaksi)
