DIKSI.CO – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan persyaratan pendidikan Gibran.
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, menerima pengajuan tersebut dalam rapat pimpinan bersama perwakilan fraksi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Saan menjelaskan, jumlah 120 anggota merupakan hasil rekapitulasi dokumen yang telah ditandatangani para pengusul. Dalam forum tersebut, muncul pula penyebutan angka dukungan secara lisan yang lebih besar.
Namun, berdasarkan dokumen yang diterima pimpinan DPR, jumlah resmi penandatangan mencapai 120 orang.
“Terima kasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” kata Saan.
Ia menegaskan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
Delapan Fraksi DPR Teken Usulan Hak Menyatakan Pendapat
Delapan fraksi mengirimkan perwakilan untuk mengajukan HMP terkait polemik ijazah Gibran. Jumlah penandatangan dari setiap fraksi berdasarkan rekapitulasi pimpinan DPR terdiri atas:
- PDI Perjuangan: 14 anggota
- Partai Golkar: 11 anggota
- Partai Gerindra: 11 anggota
- Partai NasDem: 19 anggota
- PKB: 18 anggota
- PKS: 28 anggota
- PAN: 1 anggota
- Partai Demokrat: 18 anggota
Dari rincian tersebut, PKS menjadi fraksi dengan jumlah penandatangan terbanyak, yakni 28 anggota. Sementara PAN menyumbang satu penandatangan.
Saan menyebut, pengajuan tersebut telah memenuhi persyaratan minimal. Ketentuan HMP mensyaratkan sedikitnya 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi.
Saan Mustopa Jelaskan Dasar Pengajuan HMP Gibran
Dalam rapat tersebut, Saan menjelaskan substansi pengajuan HMP berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Para pengusul mendasarkan langkah tersebut pada polemik dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian dalam sejumlah proses hukum.
“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI,” kata Saan.
Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.
Melalui aturan tersebut, DPR memiliki hak menyatakan pendapat terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden. Ketentuan itu juga mencakup dugaan bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Usulan HMP Gibran Akan Diproses Melalui Paripurna DPR
Saan menegaskan, pengajuan HMP tidak berhenti pada penerimaan dokumen oleh pimpinan DPR. Lembaga legislatif akan melanjutkan usulan tersebut melalui tahapan sesuai tata tertib dan peraturan perundang-undangan.
Pimpinan DPR akan membawa usulan itu ke Badan Musyawarah (Bamus) sebelum memasukkannya dalam agenda rapat paripurna.
Berdasarkan agenda DPR, pembahasan pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, pengajuan HMP tidak serta-merta memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. DPR masih harus menjalankan tahapan konstitusional, termasuk memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna dan menempuh proses pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Saan menegaskan pimpinan DPR akan memproses seluruh usulan berdasarkan aturan yang berlaku.
“Terhadap usulan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Daftar 120 Anggota DPR Pengusul HMP Gibran
1. Fraksi PDI Perjuangan (14 Anggota)
- Haris Turino
- Bonnie Triyana
- I Wayan Sudirta
- Andreas Eddy Susetyo
- Dede Indra Permana
- Sturman Panjaitan
- Selly A. Gantina
- TB Hasanuddin
- Sofyan Tan
- Ina Ammania
- I Nyoman Parta
- Mufti Anam
- Edi Purwanto
- Adian Napitupulu
2. Fraksi Partai Golkar (11 Anggota)
- Ahmad Doli Kurnia
- Ahmad Irawan
- Robert Joppy Kardinal
- Abraham Sridjaya
- Umbu Kabunang
- Hetifah Sjaifudian
- Bambang Patijaya
- Andhika Satya W
- Eric Hermawan
- Karmila Sari
- Atalia
3. Fraksi Partai Gerindra (11 Anggota)
- Azis Subekti
- Longki Djanggola
- Rahmawati
- Darori Wonodipuro
- La Tinro La Tunrung
- Endro Hermono
- Abdul Wachid
- Martin Tumbelaka
- Muhammad Husni
- Azikin Solthan
- Bahtra Banong
4. Fraksi Partai NasDem (19 Anggota)
- Sugeng Suparwoto
- Muslim Ayub
- Yoyok Riyo
- Charles Meikyansah
- Syarif Abdullah
- Gulam Mahfud Sarom
- Fauzi Amro
- Habibur Rochman
- Ujang Bey
- Asep Wahyu
- Tonny Tesar
- Rajiv
- Ananda Tohpati
- Arif Rahman
- Martin Manurung
- Rudianto Lallo
- Mori Hanafi
- Nabil Husein
- Amelia Anggraini
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (18 Anggota)
- Muhammad Khozin
- Rico Alviano
- A. Iman Sukri
- Abdullah
- Rina Sa’adah
- Daniel Johan
- Imas Aan Ubudiah
- Kaisar Abu Hanifah
- Indra Jaya
- Eva Monalisa
- Fauqi Hapidekso
- Marwan Ja’far
- Usman Husein
- Ali Ahmad
- Jaelani
- Bertu Merlas
- Ratna Juwita
- Syamsu Rizal
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (28 Anggota)
- Mardani Ali Sera
- Muhammad Kholid
- Rahmat Saleh
- Riono
- Hamid Noor Yasin
- Nasir Jamil
- Sukamta
- Syahrul Aidi Maazat
- Kurniasih Mufidayati
- Netti Prasetiyani
- Ledia Hanifa
- Yanuar Arif Wibowo
- Gamal Albinsaid
- Johan Rosihan
- Abdul Hadi
- Junaidi Auly
- Reni Astuti
- Achmad Ru’yat
- Abdul Fikri Faqih
- Ghufron
- Slamat
- Rizal Bawazier
- Adang Darajatun
- Ahmad Heryawan
- Ateng Sutisna
- Izzuddin Alqassam Kasuba
- Muhammad Haris
- Askweni
7. Fraksi Partai Amanat Nasional (1 Anggota)
1. Sarifuddin Sudding
8. Fraksi Partai Demokrat (18 Anggota)
- Benny K. Harman
- Hinca Panjaitan XIII
- H. T. Ibrahim
- Bambang Purwanto
- Anton S. Sukartono
- Mulyadi
- Andi Muzakkir
- Wahyu Sanjaya
- M. Lokot Nasution
- Nanang Samodra
- Marwan Cik Hasan
- E. Herman Khaeron
- Lucy Kurniasari
- Wastam
- Achmad
- Dede Yusuf
- Raja Faisal
- Iman Adinugraha
(Redaksi)
