DIKSI.CO – Menjaga pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran menjadi perhatian DPRD Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Untuk mencari strategi yang tepat, Komisi III DPRD Tarakan mendatangi DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (26/10/2026).
Kunjungan kerja tersebut menjadi ajang bertukar pengalaman mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). DPRD Tarakan ingin mempelajari langkah pemerintah daerah dalam menghadapi efisiensi anggaran 2026 dengan APBD sekitar Rp900 miliar.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan rombongan Tarakan menanyakan strategi mitigasi yang ditempuh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda ketika menghadapi pemangkasan anggaran.
“Mereka mempertanyakan kaitannya dengan anggaran 2026. APBD mereka memang tidak sampai Rp1 triliun, hanya sekitar Rp900 miliar. Padahal Tarakan ini adalah kota jasa,” kata Deni saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat.
DPRD Samarinda Tekankan Program yang Berdampak Langsung
Deni menjelaskan, Tarakan selama ini turut mengandalkan bantuan pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan daerah. Kondisi tersebut membuat pemerintah setempat perlu mengatur belanja secara cermat ketika ruang fiskal semakin terbatas.
Dalam pertemuan itu, DPRD Samarinda menyarankan agar pemerintah Tarakan memprioritaskan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Deni mencontohkan kebijakan Pemkot Samarinda yang memusatkan perhatian pada akses pendidikan, layanan kesehatan, dan penanganan banjir. Ketiga sektor tersebut menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menentukan program berdasarkan tingkat kebutuhan dan dampaknya bagi warga. Dengan begitu, efisiensi anggaran tidak menghilangkan fokus terhadap pelayanan publik.
Posisi Strategis Tarakan Jadi Pertimbangan Pembangunan
Selain persoalan anggaran, Deni menyoroti peran Tarakan sebagai salah satu pintu masuk utama ke Provinsi Kalimantan Utara. Meskipun ibu kota provinsi berada di Bulungan, Tarakan kerap menjadi tujuan awal pengunjung dari luar daerah.
“Kita melihat Tarakan sebagai pintu masuk utama Provinsi Kaltara, meskipun ibu kotanya berada di Bulungan. Tarakan ini selalu menjadi tujuan awal para pengunjung dari luar daerah,” ujar Deni.
Posisi tersebut membuat Tarakan memiliki kebutuhan pembangunan yang perlu mendapat perhatian. Pemerintah daerah perlu menyelaraskan prioritas belanja dengan kebutuhan masyarakat serta peran kota dalam mendukung aktivitas di Kalimantan Utara.
Monitoring Pembangunan hingga Persiapan Pilkada Ikut Dibahas
Pertemuan antarkomisi tersebut tidak hanya membahas pengelolaan APBD. Kedua pihak juga mendiskusikan monitoring dan evaluasi pengendalian pembangunan fasilitas publik.
Sejumlah isu strategis lain turut menjadi bahan pembicaraan, termasuk persiapan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Deni menilai, kunjungan kerja antardaerah membuka kesempatan untuk saling bertukar pengalaman dalam merumuskan kebijakan. Apalagi, pemerintah daerah kini harus menjaga keberlanjutan pembangunan ketika kemampuan fiskal menghadapi tekanan.
Ia juga menyinggung perjalanan Tarakan yang berkembang dari kota administratif hingga menjadi kota madya dan kemudian menjadi Kota Tarakan seperti sekarang.
“Banyak hal yang kita diskusikan. Apalagi kita tahu Tarakan ini dulunya berawal dari kota administratif sebelum berkembang menjadi kota madya, hingga menjadi Kota Tarakan seperti sekarang,” demikian Deni Hakim Anwar.
(Adv)
