DIKSI.CO – Dugaan penyalahgunaan barcode pembelian BBM bersubsidi menambah sorotan terhadap antrean panjang di sejumlah SPBU Samarinda. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, meminta Pertamina dan pihak terkait menelusuri persoalan distribusi agar masyarakat tidak kehilangan hak membeli BBM.
Iswandi mengungkapkan, ia menemukan kasus ketika seorang rekannya gagal membeli BBM karena sistem mencatat barcode telah digunakan dua hingga tiga kali dalam sehari. Temuan itu memunculkan dugaan penyalahgunaan sistem digitalisasi Fuel Card.
“Saya temukan sendiri kasus teman saya mau pakai barcode tapi tidak bisa, katanya sudah dipakai dua sampai tiga kali hari itu. Ini kan ada permainan, entah di SPBU-nya atau di sistemnya,” ungkap Iswandi.
Politikus PDI Perjuangan tersebut meminta pihak terkait memeriksa mekanisme transaksi dan penggunaan barcode. Pemeriksaan itu penting untuk memastikan tidak ada pihak yang mengambil jatah pembelian milik warga.
SPBU Samarinda Mulai Beroperasi 24 Jam
Di tengah persoalan tersebut, sejumlah SPBU di Samarinda mulai memperpanjang layanan hingga 24 jam. Kebijakan ini bertujuan membantu mengurai antrean kendaraan yang terjadi belakangan ini.
SPBU tersebut berada di Jalan Kesuma Bangsa, Jalan Slamet Riyadi, Jalan AW Syahranie, serta kawasan Sungai Siring di Jalan Poros Samarinda–Bandara APT Pranoto.
Iswandi mengapresiasi respons Pertamina Patra Niaga dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Menurutnya, penyesuaian jam operasional menunjukkan bahwa pengelola merespons kebutuhan di lapangan.
“Kalau menurut saya bagus, berarti dia tanggap. Jangan sampai langsung dipaksa seperti di Bali, baru 24 jam. Kita lihat kondisi,” kata Iswandi.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penambahan jam operasional belum tentu menyelesaikan antrean jika distribusi BBM masih bermasalah.
Dugaan Pengetap Dinilai Ganggu Distribusi BBM
Iswandi juga menyoroti dugaan praktik pengetapan BBM bersubsidi. Ia menduga oknum tertentu mengambil BBM subsidi untuk kemudian menjualnya kembali ke sektor industri.
Menurutnya, kuota dari pemerintah pusat seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat apabila distribusi berjalan sesuai aturan. Karena itu, ia meminta pengawasan lebih ketat terhadap penyaluran BBM.
“Sebenarnya cukup kalau tidak ada masalah pendistribusian, termasuk mereka-mereka yang tidak berhak menerima, malah menerima,” tegasnya.
Ia menilai penyaluran kepada pihak yang tidak berhak berpotensi mengurangi pasokan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan. Pemerintah dan Pertamina perlu menelusuri dugaan tersebut agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
Iswandi Desak Evaluasi Kuota BBM di Samarinda
Selain memperketat pengawasan, Iswandi mendorong pemerintah mengevaluasi kuota BBM bersubsidi di Samarinda. Ia meminta pemerintah memperhitungkan pertumbuhan kendaraan dan perubahan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu memperbarui data agar alokasi BBM sesuai dengan kondisi terkini. Data lama berisiko tidak lagi menggambarkan kebutuhan kendaraan yang terus bertambah.
Iswandi turut mempertanyakan antrean BBM di Kalimantan, meskipun wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk lebih besar. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dalam keterangannya, penduduk Pulau Jawa diperkirakan mencapai 151,6 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk Kalimantan diperkirakan sekitar 16,4 juta jiwa.
Bagi Iswandi, perbedaan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk mengungkap persoalan tata kelola dan distribusi BBM bersubsidi.
“Pasti ada sesuatu yang salah, dan itu yang harus dibedah,” tandasnya.
(Adv)
