22 Desa dan Gampong di Aceh Hilang Diterjang Banjir dan Longsor
DIKSI.CO – Bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh pada akhir November 2025 meninggalkan dampak serius. Sedikitnya 22 desa dan dusun atau gampong hilang dan tidak lagi dapat dihuni akibat kerusakan parah yang ditimbulkan bencana tersebut.
Permukiman warga yang tersapu banjir dan longsor kini rata dengan tanah atau tertimbun material alam. Seluruh penduduk dari desa-desa terdampak terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman atau menumpang di rumah kerabat.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, desa dan dusun yang hilang tersebar di tujuh kabupaten/kota di Aceh.
“Dari data kami, desa dan dusun yang terdampak tersebar di tujuh kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Pidie Jaya,” kata Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, Rabu (7/12).
Sebaran 22 Desa Hilang di Tujuh Kabupaten
Di Kabupaten Aceh Tamiang, desa yang hilang berada di Kecamatan Sekerak, yakni Desa Lubuk Sidup, Sekumur, Tanjung Geulumpang, Sulum, dan Baling Karang.
Sementara di Kabupaten Aceh Utara, bencana berdampak pada wilayah Kecamatan Sawang dan Langkahan. Satu dusun di Desa Guci, Desa Riseh Teungoh, Riseh Baroh, serta satu dusun di Desa Rayeuk Pungkie hilang.
Di Kabupaten Nagan Raya, kerusakan parah terjadi di Kecamatan Kuta Teungoh dan Babah Suak. Desa Beutong Ateuh Banggalang menjadi salah satu wilayah terdampak paling berat, di mana sebagian besar permukiman tidak lagi tersisa.
Kabupaten Aceh Tengah juga mengalami dampak signifikan. Di Kecamatan Ketol dan Bintang, Desa Bintang Pupara dan Kalasegi hanya menyisakan beberapa rumah dalam kondisi rusak berat. Hingga kini, warga kedua desa tersebut masih mengungsi.
Wilayah dengan jumlah desa terdampak cukup banyak berada di Kabupaten Gayo Lues. Di Kecamatan Pantan Cuaca, desa yang hilang meliputi Desa Tetinggi, Seneren, dan Remukut. Selain itu, Desa Kuning Kurnia, Agusen, Pasir, Uyem Beriring, dan Pungke juga terdampak berat.
Di Kabupaten Aceh Tenggara, satu dusun di Kecamatan Ketambe hilang. Sementara di Kabupaten Pidie Jaya, satu dusun di Desa Blang Awe, Kecamatan Meureudu, mengalami kondisi serupa.
Aktivitas Pemerintahan Desa Lumpuh
Murthalamuddin menyebutkan, dampak bencana tidak hanya menghilangkan permukiman, tetapi juga melumpuhkan aktivitas pemerintahan desa. Seluruh perangkat desa ikut mengungsi bersama masyarakat sehingga pelayanan pemerintahan tidak dapat berjalan normal.
“Akibat bencana ini, pemerintahan desa di wilayah terdampak tidak dapat menjalankan aktivitas secara normal karena perangkat desa juga mengungsi,” ujarnya.
Pemerintah Aceh saat ini masih melakukan pendataan lanjutan serta menyiapkan langkah penanganan bagi warga terdampak, termasuk rencana relokasi dan pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).
Pemerintah Pusat Bentuk Satgas Percepatan Pemulihan
Di tingkat nasional, Pemerintah RI telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Sumatra. Satgas tersebut diketuai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Ricard Tampubolon sebagai wakil ketua.
“Pemulihan setelah tanggap darurat dimulai, termasuk infrastruktur, pendidikan, pemerintahan yang belum berjalan, perumahan, hingga fasilitas kesehatan dan pelayanan publik,” kata Tito di kawasan kediaman pribadi Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa (6/1) malam.
Presiden Prabowo Subianto juga menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno sebagai Ketua Dewan Pengarah Satgas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan, prioritas utama satgas adalah pembangunan hunian sementara bagi para pengungsi.
Meski tidak memiliki tenggat waktu kerja yang kaku, satgas ditargetkan menyelesaikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi secepat mungkin agar masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalani kehidupan normal.
(Redaksi)
