DIKSI.CO, SAMARINDA - Beberapa kasus dugaan fee proyek (gratifikasi) ancap kali bermula dari pelaksanaan proyek multy years contract (MYC).

Salah satunya pada tahun lalu, beredar kabar dugaan oknum di DPRD menerima fee proyek sebesar Rp 8 miliar, dari proyek pengerjaan Tol Balikpapan-Samarinda. Kasus itupun telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim.

Tahun 2020 ini, kembali diusulkan dua proyek yang masuk skema pembiayaan tahun jamak.

Kedua proyek tersebut adalah fly over Balikpapan dan pembangunan gedung baru di kompleks RSUD AWS Samarinda.

Pengusulan dua proyek MYC yang terkesan mendadak dan tergesa-gesa itu, turut direspon oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda.

Fathul Huda Wiyashadi sebagai Kepala Kantor Project Base LBH Samarinda, mengungkapkan, kehadiran proyek MYC bisa membuka peluang terjadinya praktik korupsi.

Hal tersebut lantaran bicara MYC tentunya biaca proyek dengan anggaran besar dan pengerjaan di atas satu tahun.

"Peluang-peluang terjadinya praktik korupsi sangat terbuka terkait proyek MYC dengan nilai yang besar dan waktu pengerjaan yang lama," ungkapnya, dikonfirmasi Rabu (18/11/2020).

Bahkan menurutnya, tidak menutup kemungkinan proyek MYC bisa jadi merupakan proyek pesanan, atau proyek yang lahir dari balas jasa kepentingan politik.

"Bahkan bisa jadi proyek MYC itu, mungkin saja jadi proyek pesanan juga. Atau proyek balas jasa yang lahir dari kepentingan politik. Ada kemungkinan bagian Ijon politik," sambungnya.

Mencegah lahirnya prasangka buruk dalam proyek tersebut, Pemprov Kaltim selaku pengusu dua MYC yang saat ini digulirkan, lebih baik melihat kematangan prencanaan pembangunannya.

Menyiapkan segala berkas dan administrasi, terutama analisis dampak lingkungannya.

Pemprov harus menempatkan skala prioritas pembanguan proyek tersebut apakah kebutuhan ataukan hanya keinginan.

"Melihat MYC yang diusulkan saat ini, harus dilihat apakah perencanaannya sudah matang. Melihat proyek itu apakah kebutuhan atau kah keinginan," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)