DIKSI.CO, SAMARINDA - Menyikapi tingginya tarif angkutan udara, Wali Kota Samarinda Andi Harun telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda Hotmarulitua Manalu untuk membuat surat ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi.
 
Andi Harun menjelaskan, sesuai rekomendasi dari kepala kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Budi Widihartanto, tarif angkutan udara yang menjadi pemicu inflasi pada kelompok transportasi selama 3 periode berturut-turut.
 
Oleh karena itu, Andi Harun meminta Dishub Samarinda untuk menyurati Presiden Jokowi.
 
"Karena ini diluar pemerintah daerah, Pak Kadishub, segera dibuat suratnya ke bapak Presiden, nanti saya yang bertanda tangan,” ucap Andi Harun saat memimpin Rapat Pengendalian Inflasi Samarinda Sampai Akhir Tahun 2023 di Ruang Rapat Mangkupelas Balaikota Samarinda, Selasa (19/9/2023).
 
Andi Harun mengatakan untuk urusan tarif angkutan udara ini sudah bukan wewenang pemerintah daerah, lain halnya untuk mengendalikan harga beras di daerah dengan bersinergi bisa dilakukan.
 
“Pemainnya tidak sampai 10 orang, tinggal kita kumpulkan didampingi bapak Kapolresta, bapak Kajari dan pimpinan Forkopimda lainnya. Kita carikan solusinya bersama seperti yang kita telah lakukan,” ungkap Andi Harun lagi.
 
Andi Harun mengatakan seperti disampaikan kepala BI walaupun inflasi pada Agustus mengalami peningkatan, namun masih dibatas wajar.
 
Oleh karena itu, menyikapi naiknya inflasi di Samarinda dan upaya mengendalikan inflasi hingga akhir tahun, selain menyikapi tarif angkutan udara, wali kota juga mengeluarkan instruksi agar yang berkaitan dengan pelayanan publik tidak dilakukan kenaikan tarif sampai stabilnya inflasi.
 
“Tarif air bersih Perumdam tolong dipantau jangan sampai naik. Begitu juga di sektor pendidikan, Disdik tolong dijaga jangan sampai terjadi pungli di sekolah-sekolah yang dikemas dengan berbagai pola,” ucapnya.
 
Kemudian lanjutnya lagi, Andi Harun meminta kegiatan-kegiatan di pemerintah kota Samarinda untuk segera dilakukan, baik bersifat rutin maupun belanja modal sehingga bisa mempengaruhi lancarnya kegiatan perekonomian di Kota Tepian.
 
“Kita juga meminta kepada TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Samarinda harus bisa membuat proyeksi 3 bulan ke depan terhadap kemungkinan potensi kenaikan terhadap komoditas-komoditas tertentu, sehingga bisa dilakukan langkah-langkah antisipasinya,” pungkasnya. (*)