Belum Ditetapkan, DPRD Kaltim Tagih Kepastian UMP 2026
Menjelang akhir tahun, perhatian publik Kalimantan Timur tertuju pada penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim 2026.
Menjelang akhir tahun, perhatian publik Kalimantan Timur tertuju pada penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim 2026.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daera Kalimantan Timur (DPRD Kaltim), Muhammad Samsun
Komitmen DPRD Kaltim terhadap kelestarian lingkungan hidup kembali ditunjukkan melalui rampungnya penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan...
Proses seleksi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim sempat mendapat sorotan dari Fraksi PKKB DPRD Kaltim.
Menurut Ananda, salah satu hambatan utama adalah belum maksimalnya pemanfaatan cadangan lahan pertanian di beberapa wilayah
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyampaikan bahwa Perusda harus bertransformasi menjadi aset strategis yang produktif.
Keterlambatan perbaikan fender Jembatan Mahakam kembali mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menekankan bahwa amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen...
Langkah pemerintah pusat melakukan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) kembali memicu gelombang penolakan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum juga menemukan titik temu terkait postur...