Ia menilai, penerapan e-Parking sendiri perlu terus dievaluasi demi mencegah adanya kebocoran PAD, lantaran retribusi parkir yang selama ini berjalan menggunakan mekanisme bayar tunai. 

"Kan, tahu saja bagaimana masyarakat itu, lebih enak membayar Rp 2 ribu langsung. Karena kalau tunai itu, kebocoran PAD lebih tinggi. Kemudian pembuktiannya juga tidak ada," jelasnya. 

Akan hal tersebut, lanjut Novan, Pemkot Samarinda perlu terus-menerus melakukan sosialisasi program e-Parking kepada masyarakat. Apalagi, sebut dia, hasil retribusi parkir juga akan bermuara terhadap proses pembangunan di Samarinda. 

"Bermuaranya ya ke infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan. Namun memang untuk alokasinya itu nanti akan tergantung dari DPRD dan Pemkot Samarinda. Tapi yang pasti, pendapatan kita atas retribusi parkir itu sangat besar," ucapnya. 

Meski demikian, Novan mengingatkan agar pelaksanaan teknis e-Parking sendiri bisa mudah dan gampang. Pun Novan menegaskan agar Pemkot Samarinda tak hanya berpikir mengenai retribusi parkir semata. Kendati turut memperhatikan hak pengguna jalan lainnya. 

"Jangan sampai retribusi tinggi, tapi lalu lintas jadi terganggu. Ini juga jadi masalah," pungkasnya. (advertorial)