Soroti Kasus Intoleransi, Andi Harun: Jangan Halangi Warga Beribadah!

Gunakan suara perangkat Anda
1,041 dibaca
Bagikan:

Ringkasan Cepat

  • DIKSI.CO – Kebebasan menjalankan ibadah merupakan hak setiap warga negara yang tidak boleh diganggu oleh siapa pun.
  • Penegasan itu disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun yang meminta tidak ada lagi diskriminasi, persekusi, maupun pembatasan aktivitas keagamaan di Samarinda.
  • Pesan tersebut disampaikan Andi Harun saat menjadi pembicara dalam Peringatan Hari Toleransi Internasional 2026 yang diselenggarakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota…

DIKSI.CO – Kebebasan menjalankan ibadah merupakan hak setiap warga negara yang tidak boleh diganggu oleh siapa pun.

Penegasan itu disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun yang meminta tidak ada lagi diskriminasi, persekusi, maupun pembatasan aktivitas keagamaan di Samarinda.

Pesan tersebut disampaikan Andi Harun saat menjadi pembicara dalam Peringatan Hari Toleransi Internasional 2026 yang diselenggarakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Samarinda di Bagios Coffee, Jalan KH Abdurrasyid Nomor 8, Samarinda, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Samarinda, di antaranya Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, Kapolresta Samarinda, Dandim 0601, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Samarinda.

Sejumlah tokoh agama, tokoh pemuda, mahasiswa, dan unsur masyarakat juga hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran berbagai elemen ini menjadi bagian dari upaya memperkuat dialog dan membangun komitmen bersama dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Andi Harun menekankan bahwa kebebasan beragama merupakan hak paling mendasar yang harus dijamin bagi setiap warga negara. Tidak boleh ada kelompok yang merasa memiliki kewenangan untuk menghalangi orang lain menjalankan hubungan spiritual dengan Tuhan.

Dia secara khusus menyoroti persoalan pendirian dan penggunaan rumah ibadah yang masih kerap menghadapi hambatan.

Menurut Andi Harun, alasan administratif maupun ketentuan tertentu tidak semestinya dijadikan alat untuk menghalangi masyarakat mendapatkan ruang beribadah.

“Marilah kita beri ruang kepada semua saudara kita untuk melaksanakan hak yang paling asasinya, untuk dekat dengan Tuhan-Nya. Hambatan-hambatan untuk dekat dengan Tuhan itu jangan sampai kita lakukan,” tegasnya.

Dia bahkan mengingatkan, persoalan intoleransi tidak hanya menyangkut penolakan pembangunan rumah ibadah, tetapi juga tindakan mengusir atau melakukan persekusi terhadap umat yang sedang menjalankan ibadah.

Baginya, tindakan semacam itu bertentangan dengan semangat kebangsaan dan nilai-nilai Indonesia yang menjunjung keberagaman.

“Kalau ada orang yang sedang beribadah di gereja kemudian diusir atau dipersekusi, tidak boleh lagi ada itu. Kalau kita benar-benar memahami apa itu Indonesia,” ujarnya.

Empat langkah menghentikan intoleransi

Andi Harun kemudian memaparkan sejumlah langkah yang menurutnya perlu menjadi perhatian bersama untuk memperkuat toleransi di tengah masyarakat.

Pertama, menghilangkan hambatan pendirian dan penggunaan rumah ibadah. Pemerintah dan masyarakat harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pemeluk agama untuk menjalankan kegiatan keagamaan.

Kedua, menghentikan segala bentuk persekusi terhadap aktivitas keagamaan. Dia mencontohkan masyarakat yang belum memiliki rumah ibadah, tetapi memilih melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah.

Menurutnya, aktivitas tersebut tidak seharusnya langsung dipandang sebagai persoalan selama dilaksanakan dengan baik dan tidak mengganggu hak orang lain.

“Kalau seseorang belum memiliki gereja, masjid, atau rumah ibadah lainnya, lalu beribadah di rumah, apa masalahnya? Mengapa kita menganggap itu sebagai persoalan?” katanya.

Ketiga, menghentikan intoleransi verbal dan digital. Andi Harun menilai ruang digital saat ini menjadi salah satu tempat berkembangnya sikap intoleran melalui ujaran kebencian, provokasi, hingga penyebaran informasi yang mempertajam perbedaan agama.

Keempat, menghentikan politisasi identitas, baik agama, suku, maupun kelompok sosial.

Menurut dia, identitas dan keberagaman merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang harus diakui. Namun, persoalan muncul ketika identitas tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik sehingga memicu konflik dan merusak hubungan antarkelompok.

Andi Harun juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menggeneralisasi tindakan individu sebagai representasi sebuah institusi atau kelompok agama tertentu.

Karena itu, masyarakat diminta lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif keagamaan.

Mayoritas tidak boleh menindas minoritas

Lebih jauh, Andi Harun menekankan bahwa kehidupan demokrasi harus memberikan ruang yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat.

Kelompok mayoritas tidak boleh menggunakan jumlahnya untuk menekan kelompok minoritas. Sebaliknya, kelompok minoritas juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada mayoritas.

Menurutnya, demokrasi harus dibangun melalui pengakuan terhadap individu, komunitas, dan identitas keagamaan masing-masing.

Dia mengajak masyarakat tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling mencurigai. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan kota yang damai.

Andi Harun menegaskan, upaya menjaga toleransi tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan pemerintah. Edukasi, sosialisasi, serta gerakan membangun empati dan literasi keagamaan harus terus diperkuat hingga lingkungan keluarga.

“Masa depan kemanusiaan dibentuk oleh cara kita memperlakukan orang yang berbeda. Masa depan itu dimulai ketika setiap keluarga bebas menjalankan keyakinannya, setara di hadapan hukum, dan ikut menentukan arah kota,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua FKUB Kota Samarinda, Syaparudin, menjelaskan kegiatan peringatan Hari Toleransi Internasional tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kota Tepian.

Dia mengatakan, FKUB tidak hanya menjalankan kegiatan di tingkat kota, tetapi juga memperluas jangkauan organisasi hingga tingkat kecamatan.

“Kami juga telah membentuk FKUB di 10 kecamatan,” jelas Syaparudin.

Pembentukan FKUB di seluruh kecamatan diharapkan dapat memperkuat komunikasi antarumat beragama sekaligus menjadi ruang untuk membangun dialog apabila muncul persoalan yang berpotensi mengganggu kerukunan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, FKUB Samarinda berharap semangat toleransi tidak berhenti pada seremoni peringatan, tetapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebab, kerukunan bukan berarti menghilangkan perbedaan, melainkan memastikan setiap warga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk hidup berdampingan tanpa diskriminasi. (*)

DIKSI.co

Tim Redaksi

Tim Redaksi DIKSI.co

Menyajikan informasi terkini, akurat dan terpercaya untuk masyarakat.