DIKSI.CO, SAMARINDA - Para aktivis dan akademisi di Samarinda kembali menggelar Ngobrol Pilkada.
Setelah pekan sebelumnya dihelat di Teras Tepian, kali ini NgoPi alias Ngobrol Pilkada memilih tempat di Odah Bekesah, Samarinda, Jumat (18/10/2024).
Pada helatan pekan ini, para aktivis dan akademisi kembali mengajak masyarakat dan warga terdampak kebijakan untuk membahas isu-isu penting terkait demokrasi dan hak-hak dalam proses politik.
Dalam kesempatan itu, Suwardi Sugama Akademisi UINSI Samarinda sebagai pemateri mengemukakan, bahwa Pilkada merupakan ajang 5 tahunan, artinya jika ada satu sistem yang keliru, hal tersebut akan terus berulang di setiap pemilihan.
Lanjutnya, ia mengatakan satu titik yang krusial, atau satu kebijakan yang keluar tidak dilakukan pengawasan dan ditangani akan menjadi bumerang bagi masyarakat.
"Apalagi pemerintah memiliki kewajiban kepada masyarakat, pada urusan pendidikan, kesehatan tata ruang dan pembangunan," jelasnya.
Dalam moment Pilkada kita harus kawal bersama-sama, dimana ajang Pilkada sekarang ini bukan ajang demokrasi bagi masyarakat melainkan ajang demokrasi partai politik.
"Masyarakat menonton dengan nikmat terkait visi misi calon, apa yang dilakukan setelah mereka menjabat. Bertolak belakang dengan apa yang dilakukan calon kepala daerah minim pembahasan soal visi misi, melainkan lebih banyak konten politik yang menarik suara masyarakat," jelasnya.
Lanjutnya lebih banyak melakukan content perkenalan diri, melainkan visi-misi mereka.
"Visi misi calon kepala daerah saya kurang tau, karena saya tidak melihat, melainkan calon lebih melihatkan program," ungkapnya.
Kalo visi misi seharusnya disandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) pembangunan selama 20 tahun, nanti baru mereka turunkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Visi misi 5 tahun harus sejalan dengan RPJPD," jelasnya.
Dimana media-media ini harus sebar luaskan, terkait informasi mengenai visi misi calon kepala daerah, sehingga masyarakt mengetahuinya agar bisa dilakukan kajian.
"Kita bisa lihat di baliho-baliho para kandidat kepala daerah lebih banyak tagline dari pada visi misi," ungkapnya.
Artinya hari ini bagaimana kita harus menyebar luaskan terkait visi misi kandidat calon kepala daerah, yang bakal menjadi tagihan bagi masyarakat untuk menanyakan serta menuntut janji dari program yang sudah dijanjikan.
"Hari ini sulit untuk mengetahui visi-misi kandidat kepala daerah, terus apa yang bakal kita nilai," ucapnya.
Suwardi Sugama lebih banyak melihat beberapa baliho, lebih banyak perang tagline dari pada visi misi nya sebagai calon kepala daerah, hal tersebut yang membuat kemunduran pada demokrasi, karena bukan perang visi misi melainkan perang tagline.
"Padahal visi misi sudah diatur dalam PKPU, semisal tidak sesuai bakal di revisi oleh Bappeda, artinya harus dipasang dan disuaikan, sejauhnya lebih ke perang tagline dan perang poto dari pada visi misi," pungkasnya. (*)
