“Saya ingin pengawasan dan penerapannya secara teknis di lapangan dapat secanggih dengan namanya, tetapi secanggih apapun peralatan itu kalau moralitas dan pengawasan pemilik SPBU nya rendah, maka juga tidak akan efektif,” tegas Andi Harun.

Andi Harun juga meminta Pertamina tidak segan menindak oknum SPBU yang melanggar ketentuan penyaluran BBM bersubsidi, sehingga hal tersebut menjadi sumber dari masalah antrean kendaraan truk serta keberadaan penjualan BBM secara ilegal di masyarakat.

“Selama masih ada antrean (truk) di Samarinda, saya katakan biang keroknya adalah Pertamina,” ungkapnya.

“Pemkot juga akan berencana menertibkan semua jenis Pertamini dan BBM eceran di Samarinda setelah lebaran, dan kita menunggu Pertamina mempelopori itu, karena sebagian tanggung jawabnya ada di Pertamina,” tukas Andi harun lagi.

Penerapan Fuel Card 2.0 ini didukung melalui surat edaran (SE) walikota Samarinda tentang pengendalian, pendistribusian jenis BBM tertentu (Solar) dan Pertalite di kota Samarinda nomor 530/0807/10005.

Dalam SE itu, pengisian BBM jenis solar untuk satu kendaraan telah diatur sedemikian rupa berdasarkan spesifikasi tertentu, yang disertai dengan sistem yang terintegrasi pada kartu Fuel Card, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan praktik pengetapan solar ataupun jenis BBM lainnya.

Wali kota mengapresiasi langkah tersebut dan menyatakan siap bergerak bersama Pertamina untuk serius menanggulangi fenomena antrean solar dan penjualan BBM ilegal di Samarinda. (advertorial)