DIKSI.CO, SAMARINDA - Akademisi Universitas Mulawarman, Hairul Anwar atau akrab disapa Cody angkat bicara soal polemik Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim soal usulan rancangan anggaran Multi Years Contract (MYC) yang terkesan dipaksakan untuk masuk dalam batang tubuh APBD Kaltim 2021.

Secara teori dan empiris, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul itu menyebut bahwa tidak ada yang salah dengan usulan MYC.

Namun, ia menegaskan bahwa Eksekutif dan Legislatif harus melihat realita pendanaan daerah apakah mampu atau tidak.

"Terserahlah Gubernur pada saat kampanye pernah berjanji apapun. Idealnya dalam masa otonomi daerah seperti ini. Yang harus kita gunakan adalah Expenditure Approach atau pendekatan pengeluaran," ujarnya saat dihubungi awak media, Kamis (19/11/2020).

Ketersediaan anggaran, jelas Cody, dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Dari situ baru kita lihat program prioritas mana di tahun ini dan yang mana yang bisa ditunda tahun depan," jelasnya.