DIKSI.CO – Presiden Prabowo Subianto meminta tambahan waktu untuk menentukan dua kandidat Wakil Presiden (Wapres) yang akan diajukan ke MPR RI. Menanggapi permintaan tersebut, MPR menggeser jadwal sidang paripurna dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan keputusan itu usai Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD. Rapat berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senin (16/11/2026).
Muzani menjelaskan, padatnya agenda kenegaraan Presiden menjadi pertimbangan utama perubahan jadwal. Prabowo membutuhkan waktu untuk membahas dan menentukan dua nama calon Wapres.
“Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR pada hari ini menyetujui tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkap Muzani dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).
Prabowo Minta Tambahan Waktu Tentukan Calon Wapres
Muzani mengatakan MPR menggelar rapat gabungan setelah menerima surat balasan dari Presiden. Surat tersebut menanggapi surat MPR tertanggal 13 November 2026.
Sebelumnya, MPR menjadwalkan sidang paripurna pada 2 Desember 2026. Agenda tersebut mencakup pengisian kekosongan jabatan Wapres, pemilihan, dan pelantikan.
Namun, Prabowo meminta MPR menggeser agenda tersebut ke 9 Desember 2026. Presiden ingin memiliki waktu lebih panjang untuk mempertimbangkan dua kandidat.
Muzani menjelaskan, Prabowo perlu berkonsultasi dengan partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh. Pertimbangan mereka akan membantu Presiden menentukan kandidat yang tepat.
“Karena itu, dalam suratnya Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dilaksanakan tanggal 9 Desember, harinya Rabu,” jelas Muzani.
MPR Jelaskan Batas Pengajuan Dua Nama Calon Wapres
Muzani juga menjelaskan ketentuan batas waktu pengajuan dua nama kandidat Wapres kepada MPR.
Jika sidang berlangsung pada 2 Desember, Presiden harus mengirimkan dua nama kandidat paling lambat 18 November 2026. Ketentuan tersebut mengatur pengajuan nama maksimal 14 hari sebelum sidang paripurna.
Dengan jadwal baru, Presiden memperoleh tambahan waktu untuk menyelesaikan proses pertimbangan dan konsultasi.
Muzani menyebut padatnya agenda kenegaraan membuat Presiden membutuhkan kelonggaran waktu. Karena itu, MPR menyetujui usulan perubahan jadwal tersebut.
MPR Siapkan Panitia Ad Hoc Pelantikan Wapres
Selain membahas jadwal sidang, rapat gabungan juga menyepakati mekanisme pelantikan Wapres terpilih.
Muzani mengatakan MPR akan menjalankan prosesi pelantikan dengan mengacu pada semangat Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945.
Rapat juga menunjuk Bambang Wuryanto sebagai ketua panitia ad hoc. Panitia tersebut memiliki dua wakil ketua dan melibatkan 36 anggota dari unsur fraksi serta kelompok DPD.
Sementara itu, MPR menunjuk Lestari Moerdijat sebagai koordinator Tim Verifikasi. Habiburrahman akan memimpin tim tersebut sebagai ketua. Adapun sekretaris tim berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.
Melalui keputusan ini, MPR menetapkan Rabu, 9 Desember 2026 sebagai jadwal baru sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden RI.
(Redaksi)

