Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan susunan tim itu setelah rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam rapat tersebut, MPR menyepakati pembentukan dua tim, yakni Tim Ad Hoc dan Tim Verifikasi. Kedua tim akan membantu MPR mempersiapkan proses pengisian jabatan Wapres yang kosong.
“Rapat gabungan juga memutuskan bahwa tim ad hoc, panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto dengan diisi oleh 2 orang wakil ketua, dengan keanggotaan 36 orang yang sudah kita tetapkan dari fraksi dan kelompok DPD,” kata Muzani dalam konferensi pers usai rapat.
Bambang Pacul Pimpin Tim Ad Hoc MPR
Muzani menjelaskan, Tim Ad Hoc akan beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD. Tim tersebut juga memiliki dua wakil ketua untuk membantu Bambang Wuryanto menjalankan tugasnya.
Tim Ad Hoc akan menangani berbagai persiapan teknis dan kebutuhan pelaksanaan pemilihan serta pelantikan Wapres. Pembentukan tim ini menjadi langkah MPR menjelang sidang paripurna pada Desember mendatang.
MPR juga membentuk Tim Verifikasi untuk mendukung tahapan pengisian jabatan Wapres setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026).
Ini Susunan Tim Verifikasi Pemilihan Wapres
Dalam susunan Tim Verifikasi, MPR menunjuk Lestari Moerdijat sebagai koordinator. Muzani menyebut Habiburokhman sebagai ketua tim, sedangkan posisi sekretaris berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.
“Dan tim verifikasi, koordinatornya Ibu Lestari Moerdijat dengan ketua tim Saudara Habiburokhman dan sekretaris dari PDI Perjuangan,” tutur Muzani.
Kedua tim tersebut akan bekerja mendukung persiapan sidang paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.
Pemilihan Wapres Melalui MPR Jadi Sejarah Baru Pascareformasi
Muzani menilai pemilihan dan pelantikan Wapres melalui MPR menjadi praktik baru dalam ketatanegaraan Indonesia setelah era reformasi.
Menurutnya, MPR belum pernah menjalankan proses pemilihan Wapres untuk mengisi kekosongan jabatan melalui sidang majelis sejak reformasi. Kondisi ini membuat MPR perlu menyiapkan berbagai tahapan secara cermat.
“Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi presiden atau wakil presiden dipilih oleh Majelis, baru kali ini dipilih oleh Majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang,” jelas Muzani.
Karena itu, MPR membentuk Tim Ad Hoc dan Tim Verifikasi untuk mendukung kelancaran seluruh tahapan. Kedua tim akan membantu lembaga tersebut mempersiapkan agenda pemilihan dan pelantikan Wapres pada 9 Desember 2026.
(Redaksi)

