DIKSI.CO, SAMARINDA - Sejak mewabahnya pandemi virus corona di Kalimantan Timur, sangat berdampak pada kepenuhan kapasitas tahan di sel polisi.

Hal tersebut telah mendapat solusi, saat Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan Polda Kaltim pada Jumat (29/5/2020) dengan hasil para kriminal tersebut bisa dilimpahkan ke lembaga permasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) setelah inkrah putusan hukum.

Melalui telepon selulernya, Minggu (31/5/2020) siang tadi, Plh Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Kaltim-Kaltara, Didik Heru, menuturkan keputusan tersebut juga telah disepakati oleh pihak terkait lainnya seperti Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi.

"Artinya inkrah hukum ini adalah yang sudah memiliki ketetapan hukum. Tahanan boleh dipindahkan ke lapas atau rutan, tapi tetap memerhatikan protokol penanganan Covid-19 yang ada," beber Didik.

Para pelaku kriminal yang telah mendapatkan inkrah hukum ini akan terlebih dulu dilakukan pemeriksaan klinis, karantina dua minggu, hingga melakukan rapid test sebanyak dua kali.

"Narapidana itu diperiksa dulu kesehatannya, diisolasi, kemudian di-rapid test di minggu pertama dan harus menunjukan hasil nonreaktif. Satu minggu kemudian juga dites rapid lagi, sampai disimpulkan benar-benar negatif," imbuhnya.

Selain kesepakatan antar pihak terkait, lanjut Didik, keputusan pemindahan tahanan ini juga berdasarkan surat Kementrian Hukum dan HAM RI bernomor PAS-PK.01.01.01-679 tentang penerimaan tahanan yang telah berkekuatan hukum tetap alias telah inkrah yang diterbitkan 20 Mei lalu.

"Namun, penerapannya mungkin tidak semuanya bisa, karena tidak semua lapas atau tutan punya ruang isolasi," tambahnya.

Untuk pemberlakuannya sendiri, nanti akan dilaksanakan secara berkala setelah adanya koordinasi lebih lanjut dari Kanwil Kemenkumham Kaltim-Kaltara dengan setiap kabupaten/kota.

Sejauh ini, yang telah memberlakukan hal tersebut ialah Lapas Balikpapan yang akan diikuti oleh kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kaltim.

Selain melakukan pemeriksaan ketat kepada para napi yang akan dipindahkan, petugas penjaga Lapas maupun Rutan nantinya juga akan mengikuti protokol kesehatan lanjutan.

"Ada beberapa kriteria juga, termasuk petugas yang berada di pintu utama, karena melayani pembesuk. Narapidana yang menjadi tamping, yang membantu petugas," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)