DIKSI.CO - Keputusan pemerintah untuk menunda pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi tahun 2024 jadi polemik belakangan ini.
Bahkan para CPNS dan PPPK mengagendakan demo di tiga lokasi, yakni di Gedung DPR, Kantor Kementerian PANRB, serta di Istana Negara.
"Mendesak Menpan RB untuk mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK TA 2024," demikian tertulis dalam agenda aksi demo yang beredar.
Mengantisipasi hal itu, sebanyak 894 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal demo tersebut di depan Gedung DPR, Senin (10/3/2025).
"Jumlah personel pengamanan 894 personel," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro, dikutip dari cnnindonesia, Senin (10/3).
Susatyo mengatakan terkait rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR bersifat situasional, tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan.
"Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan," ucapnya.
Susatyo turut mengimbau kepada para peserta aksi untuk melakukan unjuk rasa dengan santun dan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum," pintanya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengungkapkan alasan di balik keputusan pemerintah menunda pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi 2024.
Pengangkatan CPNS diundur dari semula Maret menjadi Oktober 2025.
Sedangkan, PPPK mundur dari Oktober menjadi Maret 2026.
"Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati," kata Rini lewat keterangan resmi, Jumat (7/3).
Rini mengaku pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelaraskan data terkait formasi, jabatan, dan penempatan ASN maupun PPPK.
Sebab, ucapnya, Terhitung Mulai Tanggal atau TMT pengangkatan ASN maupun PPPK di setiap instansi pemerintah juga tidak sama. Menurutnya, setiap instansi masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri. (*)
