Sekda Kukar Akui Pemangkasan DBH Berdampak pada Program Prioritas Daerah
DIKSI.CO, KUKAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, mengakui bahwa kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat memberikan dampak terhadap sejumlah program prioritas daerah.
Pernyataan itu disampaikannya pada Minggu (2/11/2025) di Tenggarong, saat menanggapi langkah penyesuaian anggaran yang tengah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kukar.
“Kalau dibilang berdampak, ya pasti berdampak. Tapi kita tidak bisa berhenti di situ saja. Kita harus menyesuaikan, menyusun ulang prioritas agar tetap bisa berjalan meski dengan kondisi fiskal yang berbeda,” ujar Sunggono.
Menurutnya, penyesuaian ini merupakan langkah realistis agar seluruh program daerah tetap bisa dijalankan, meskipun dengan kapasitas anggaran yang lebih terbatas.
Pemerintah daerah, lanjutnya, tengah melakukan koreksi dan penyusunan ulang terhadap beberapa kegiatan yang sebelumnya sudah direncanakan untuk tahun 2026.
“Yang kita lakukan sekarang adalah menyesuaikan. Beberapa kegiatan akan dikoreksi, terutama yang bersinggungan dengan capaian kinerja dan kualitas hasil. Mungkin juga akan ada perubahan pada lokasi atau lokus kegiatan,” jelasnya.
Sunggono menegaskan bahwa Pemkab Kukar tetap berkomitmen menjaga arah pembangunan agar tidak melenceng dari visi utama daerah.
Meski terjadi pengurangan alokasi DBH, pemerintah daerah akan fokus pada kegiatan yang benar-benar mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Intinya bukan memangkas sembarangan, tapi menata kembali. Kita ingin anggaran yang ada bisa digunakan seefektif mungkin,” kata Sunggono.
Ia menambahkan, proses penyesuaian anggaran juga melibatkan seluruh perangkat daerah melalui evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk menentukan mana kegiatan yang dipertahankan, ditunda, atau dialihkan.
Kendati menghadapi keterbatasan fiskal, Pemkab Kukar menegaskan tidak akan mengorbankan program-program strategis yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Beberapa sektor yang dianggap prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan penguatan desa tetap menjadi fokus utama.
“Yang kita jaga itu kualitas capaian. Jangan sampai karena efisiensi, pelayanan kepada masyarakat malah menurun. Jadi tetap harus seimbang antara efisiensi dan hasil,” tegasnya.
Sunggono juga menyebutkan, koordinasi dengan pemerintah pusat akan terus dilakukan agar daerah bisa mendapatkan kejelasan terkait mekanisme penyaluran dan proporsi DWH yang baru.
Ia berharap ada ruang fleksibilitas dalam implementasi kebijakan tersebut, mengingat karakteristik fiskal setiap daerah berbeda-beda.
“Kita berharap pemerintah pusat juga mempertimbangkan konteks daerah penghasil seperti Kukar. Karena ketergantungan kita terhadap DWH cukup besar, terutama dari sektor migas dan batubara,” ujarnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemkab Kukar berencana memperkuat sektor pendapatan asli daerah (PAD) sebagai upaya menutup kekurangan akibat penurunan DBH.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pemerintah akan mengoptimalkan pajak daerah, retribusi, serta kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
Selain itu, Pemkab juga tengah mematangkan strategi efisiensi di internal birokrasi, termasuk pengendalian belanja rutin dan optimalisasi aset daerah.
“Kita tidak hanya fokus pada pemangkasan, tapi juga pada inovasi pembiayaan. Banyak potensi yang bisa kita gali agar daerah tetap kuat secara fiskal,” pungkas Sunggono. (redaksi)
