DIKSI.CO, SAMARINDA - Penyebutan salah sasaran disampaikan Ketua DPD Golkar Kaltim kepada salah satu media online di Kaltim. 

Salah sasaran itu, ia sebut untuk mengomentari kedatangan KPK dalam kepengurusan aset berupa tanah di Samarinda. 

Diketahui, pada Rabu (30/6/2021), pihak dari Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) mendatangi kantor DPD Golkar Kaltim yang berlokasi di Samarinda. 

Kedatangan pihak KPK itu sehubungan dengan aset Pemerintah Kota Samarinda yang berupa lahan. Di atas aset tersebut, berdiri bangunan yang menjadi kantor DPD Golkar Katim. 

“Cuma, mestinya yang melakukan supervisi untuk kaitan aset bukan KPK. Tulis baik-baik. KPK itu salah, keliru. Tugas KPK itu komisi pemberansan korupsi. Bukan berkaitan aset. Aset itu tugas wewenang BPK. Ini keliru, salah ini. Saya akan tegur ini,” ujar Rudi dikutip dari media online niaga.asia. 

"Saya akan sampaikan ini dengan Ketua KPK dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). KPK ini bukan menyelidiki aset-aset negara atau aset-aset daerah. Tapi untuk memeriksa kepala-kepala daerah bermasalah yang melakukan korupsi. Itu yang benar,” ungkap Rudi.

“Bukan pemeriksaan aset negara. Ini keliru ya ini jadi catatan. Menurut saya KPK keluar jalur. Karena kenapa, KPK datang ke kantor Golkar ya mohon maaf kurang berkenan. Karena apa, kami tidak punya appointment perjanjian dengan teman-teman KPK. Tidak ada,” jelas Rudi.