Ahmad sapaanya menilai bahwa kesempatan mengikuti uji kompetensi sebaiknya dibuka untuk seluruh pegawai tidak tetap yang telah terlanjur bekerja di berbagai dinas. Sebab dikatakannya, bahwa banyak PTT yang secara penilaian kinerja memiliki penilaian yang baik termasuk yang berada di sekretariat DPRD.

"Mau 2019 ke atau atau ke bawah semua tergantung kinerja mereka. Kalau dia bagus kerja dan bisa dimanfaatkan oleh masing-masing OPD kenapa gak dipertahankan," terangnya.

Kendati demikian, Komisi I secara umum mendukung langkah Pemkot Samarinda untuk melakukan inventarisir jumlah PTTH dan PTTB sebagai langkah baik dalam mencegah adanya nama-nama pegawai yang diduga fiktif.

"Kami mendukung pengurangan PTTH dan PTTB jika faktanya ada namanya tapi orangnya gak ada. Artinya mereka terima gaji tapi gak kerja atau ada PTTH atau PTTB musiman, tanggal tua baru datang. Itu silahkan pinggirkan," tegasnya.

Ahmad berharap, masing-masing OPD dapat membuat penilaian khusus terhadap kinerja pegawai sebagai salah satu syarat seleksi.

"Kasian mereka (PTT). Kalau memang mereka gak lulus secara uji kompetensi masing-masing OPD bisa memberi masukan bahwa orang ini bagus dan masih layak dipertahankan," pungkasnya. (advertorial).