Sementara belanja tidak langsungnya mencapai Rp 7,1 Triliun lebih dan belanja langsung Rp 5,1 Triliun lebih. Dengan begitu total belanja Pemprov Kaltim mencapai Rp 12,2 Triliun lebih.
Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan itu mempunyai ratusan sungai yang tersebar hampir semua kabupaten/kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam.
Sektor andalan Kalimantan Timur ini tentu saja di Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan sebagai penopang pembangunan dan pendapatan di daerah provinsi termasuk kabupaten dan kota.
"Sayangnya, hasil yang didapat masyarakat Kaltim tak sebanding, Kaltim hanya menjadi lumbung pasokan energi nasional," ujar Kordinator Pokja Buyung Marajo, Rabu (30/12/2020).
Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda dan Pemkab Kukar tak luput jadi sorotan terkait pertanggungjawaban hasil pengolahan potensi kekayaan Kaltim.
"Mulai dari tahun 2018 sampai 2020 ini pendapatan Pemprov Kaltim mencapai Rp 8 sampai 11 triliun lebih, biaya itu termasuk anggaran akomodatif dan birokasi, atk, kantor. Lalu belanja kantor dan lain-lain. Tahun ini biaya tertinggi ada di belanja birokrasi yang mencapai Rp 3,8 triliun lebih," urai Buyung Marajo Koordinator Pokja 30, Rabu (30/12/2020).
Lanjutnya, belanja lainnya yakni belanja peningkatan kapasitas sebesar Rp 731 miliar lebih lalu belanja sektoral Rp 275 miliar lebih. Lalu disusul belanja kordinasi sebesar Rp 239 miliar lebih.
