"Supaya masyarakat bisa mengakses, bisa melihat, dan bisa memantau proses pembahasan anggaran di DPRD dan mengetahui bahwa benar wakil mereka di legislatif memperjuangkan hak-hak rakyatnya," tegasnya.

Rapat tertutup dianggap IDE bisa menimbulkan persepsi negatif di publik.

"Pertama yang dibahas kepentingan rakyat, kepentingan publik, kok mereka tidak bisa mengakses? Sementara kita hidup di alam reformasi dimana keterbukaan itu menjadi simbol.tegaknya demokrasi," tambahnya.

"Kedua, patut dicurigai kenapa rapatnya tertutup. Kalaupun nanti alasannya APBD itu akan dibuka itu barang jadi, yang publik mau tahu adalah bagaimana proses tarik menarik kepentingan rakyat ini bisa di akomodasi penuh dalam kebijakan anggaran, ini yang ingin publik ketahui," terangnya.

IDE berharap kedepan publik.bisa mengetahui proses pembahasan APBD saat rapat internal Banggar.

"Harapannya ke depan digelar secara terbuka, aturannya jelas kok. Jangan sampai menimbulkan kesan ada permainan di rapat anggaran dalam internal dewan," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)