"Karena dinamika atas pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta keuangan daerah tersebut, mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan di Kota Samarinda," tuturnya.

Terpisah Ketua DPRD Kota Samarinda Sugiyono menguraikan, Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2022 dengan proyeksi anggaran sebesar Rp 1,9 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 534 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp 1,4 triliun.

Pada usulan belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 1,9 triliun, belanja operasi sebesar Rp 1,7 triliun, belanja modal Rp 186 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp 50 miliar.

"Nanti detail nya ada, yang jelas nanti tanya pemkot. Intinya ya segitu saja," kata Sugiyono.

Usai penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS, tahapan selanjutnya akan sesegera mungkin dilakukan proses penyusunan APBD T.A 2022 sehingga dapat mencapai target kinerja tahun pertama RPJMD Tahun 2021-2026.

"Ya ini habis ini langsung kita bahas kan, yang penting notanya dulu kan. Ini untuk 2022," ujarnya.

Mengenai program prioritas, dalam kesepakatan nota keuangan RAPBD 2022, DPRD dan Pemerintah Kota Samarinda telah memastikan program Pro Bebaya yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda telah masuk dalam pembahasan.

"Ya tentu, karena di program wali kota Pro Bebaya itu sudah sekitar Rp 400 miliar jadi kita mendorong aja selagi tidak bergeser untuk prioritasnya," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)