Dijelaskan Ely, tuan rumah kegiatan POPDA diberikan kepada Kabupaten Berau, namun pada detik-detik  Kabupaten Berau batal menjadi tuan rumah dan di gantikan oleh Kabupaten Paser. Namun saat itu, penganggaran yang dilakukan oleh BPKAD pun tidak secara otomatis berpindah ke tuan rumah baru yang mengakibatkan anggaran tidak dapat dicairkan.

“Jadi kami melihat dari situ bahwa BPKAD ini tidak lentur,” ucap Ely.

Politisi PDIP itu menyayangkan sikap Pemprov Kaltim yang seperti tidak peduli. Sebab dalam menyusun anggaran sebut Ely membutuhkan banyak perhitungan dan pertimbangan.

“Mereka bisa diberi kepastianlah secara lisan, apakah ditunda atau dibatalkan. Pemprov Kaltim harus jelas,” tegas Ely.

Terpisah, Kepala Dispora Kaltim, Agus Tiannur mengakui adanya miskoordinasi dengan pihak BPKAD. Ia pun dalam waktu dekat berencana akan melakukan rapat dengan Gubernur dan BPKAD terkait dengan keputusan pelaksanaan POPDA tahun 2021 ini.

“Besok akan kami rapatkan dulu, jadi belum bisa dipaparkan apakah ditunda atau dibatalkan,” ujarnya. (tim redaksi Diksi)