Senin, 25 November 2024

POPDA Kaltim Terancam Batal, Ely Hartati Rasyid : Ini Imbas Batalnya Pengesahan APBD-P 2021

Koresponden:
Achmad Tirta Wahyuda
Selasa, 23 November 2021 13:53

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid/ Diksi.co

DIKSI.CO, SAMARINDA - Batal disahkannya APBD Perubahan 2021 ternyata berimbas terhadap rencana penyelenggaraan pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) di Kabupaten Paser.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid mengatakan, batalnya POPDA Kaltim tersebut disebabkan belum adanya kepastian anggaran dari Pemprov Kaltim. 

“Ini sih juga bagian dari imbas batalnya APBD-P Kaltim 2021 ya. Jadi ternyata berdampak ke POPDA ini. Yang akhirnya anggaran POPDA itu dasar penganggarannya tidak bisa dieksekusi," ungkap Ely sapaanya saat ditemui usai hearing bersama bersama Dispora Kaltim dan Dispora Kabupaten/Kota se-Kaltim di Gedung E lantai 1 DPRD Kaltim pada, Selasa (23/11/2021).

Dalam rapat yang berlangsung lebih kurang 60 menit itu, Komisi IV banyak menampung pertanyaan yang bersumber dari Dispora Kabupaten Paser. Khususnya kejelasan rencana penyelenggaraan POPDA ke depan.

"Mereka (Dispora Paser) mempertanyakan bagaimana kejelasan agenda ini," kata Ely.

Ely menambahkan, rancangan anggaran POPDA turut dipertanyakan. Dispora se-Kaltim menduga ada miskoordinasi antara Dispora Kaltim dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim. 

Dijelaskan Ely, tuan rumah kegiatan POPDA diberikan kepada Kabupaten Berau, namun pada detik-detik  Kabupaten Berau batal menjadi tuan rumah dan di gantikan oleh Kabupaten Paser. Namun saat itu, penganggaran yang dilakukan oleh BPKAD pun tidak secara otomatis berpindah ke tuan rumah baru yang mengakibatkan anggaran tidak dapat dicairkan.

“Jadi kami melihat dari situ bahwa BPKAD ini tidak lentur,” ucap Ely.

Politisi PDIP itu menyayangkan sikap Pemprov Kaltim yang seperti tidak peduli. Sebab dalam menyusun anggaran sebut Ely membutuhkan banyak perhitungan dan pertimbangan.

“Mereka bisa diberi kepastianlah secara lisan, apakah ditunda atau dibatalkan. Pemprov Kaltim harus jelas,” tegas Ely.

Terpisah, Kepala Dispora Kaltim, Agus Tiannur mengakui adanya miskoordinasi dengan pihak BPKAD. Ia pun dalam waktu dekat berencana akan melakukan rapat dengan Gubernur dan BPKAD terkait dengan keputusan pelaksanaan POPDA tahun 2021 ini.

“Besok akan kami rapatkan dulu, jadi belum bisa dipaparkan apakah ditunda atau dibatalkan,” ujarnya. (tim redaksi Diksi)

Tag berita:
Berita terkait
breakingnews