Ia juga mengatakan bahwa ada kebijakan strategis yang harus ditindaklanjuti khususnya pada penguatan kapasitas kelembagaan dan efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang lebih terstruktur dan terukur seperti Percepatan penyesuaian kebijakan penyederhanaan birokrasi yang merupakan salah satu terobosan Pemerintah yang dilaksanakan secara mandatory kepada seluruh pemerintah daerah.

Dengan begitu Pemkab Kukar harus segera merespon kebijakan tersebut dengan menyusun langkah-langkah strategis dan sistematis serta terkomunikasikan dengan baik kepada seluruh Perangkat Daerah terlebih pada tanggal 6 Januari 2023 yang lalu telah ditetapkan Permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional sehingga perubahan kelembagaan dan pola kerja ASN yang awalnya masih bersifat parsial dan tidak fokus.

Ia meminta pola kerja dan penilaian kinerja jabatan lebih diutamakan pada pengintegrasian tugas dan tanggung jawab menuju pada satu pencapaian tujuan dalam hal ini adalah berpedoman pada indikator kinerja utama pada masing-masing perangkat daerah

Apel juga dirangkai dengan penandatanganan Kerjasama antar Pemkab dengan Kejaksaan Negeri Kukar tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab Kukar tentang pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah. (ADV)