DIKSI.CO, SAMARINDA - Usul mundurnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19 mulai menyeruak. Termasuk di Kota Samarinda.
Usul ini ditanggapi oleh Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Chairul Anwar.
Dosen Fakultas Ekonomi Unmul yang akrab disapa Cody ini menyebut hal tersebut ajaib. Lantaran usul menunda Pilkada berhembus setelah melalui banyak tahapan.
"Ini hal ajaib sebetulnya. Sudah mau tanding baru ajukan pengunduran Pilkada," kata Cody saat dihubungi Diksi.co melalui sambungan telepon whatsapp, Jumat (25/9/2020).
Dalam konteks besar bernegara perlu dipahami, jelas Cody, Presiden Jokowi dan seluruh kabinetnya serta penyelenggara Pilkada dalam kondisi dilematis.
Di satu sisi keselamatan masyarakat diperhitungkan, di sisi lain negara harus menyelamatkan ekonomi negara secara keseluruhan.
"Pilihannya sekarang menyerahkan sebagian kepada masyarakat.
Bagaimana masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dan menghindari kerumunan massa," ujarnya.
Salah satu pilihan menyelamatkan ekonomi negara saat ini adalah melanjutkan rangkaian tahapan Pilkada.
"Karena mengharapkan anggaran pemerintah itu sulit mengcover semua. Padahal ekonomi kita hancur.
Karena konsumsi masyarakat hancur, investasi swasta hancur, ekspor turun, yang diharapkan anggaran pemerintah. Anggaran dari mana ? Pajak. Pajak manalagi yang mau ditarik hari ini," ucap Cody.
Lanjutnya, peserta Pilkada seharusnya paham bahwa pengunduran penyelenggaraan Pilkada mungkin saja dilakukan, namun tidak sekarang.
Apalagi meminta penyelenggara yakni KPU mengundur Pilkada.
"Gak mungkin minta KPU Samarinda mengundurkan itu kewenangan KPU Pusat.
Jadi mekanismenya jelas. Mereka-mereka itu orang politik. Lucu sekali, karena apa ? mereka dibatasi oleh KPU bagaimana berkampanye," imbuhnya.
Lampu kuning juga disampaikan Cody, Semakin tinggi biaya politik yang keluar akan berpotensi terjadi money politik (politik uang)
"Itu sama seperti kentut baunya ada tapi tidak tau siapa yang kentut.Potensi siraman akan besar ? Pasti dong. Di kota besar aja sulit mengawasinya. Apalagi kabupaten yang luas," bebernya.
Prediksi Cody meski Pilkada mundur, konsekuensi anggaran penyelenggaraan tidak akan terlalu terpengaruh.
Namun, beban besar akan dipikul oleh peserta Pilkada.
"Sebenarnya yang dirugikan itu peserta Pilkada. Semakin mundur semakin bengkak biaya," katanya.
Cody menegaskan, komitmen calon pemimpin sangat dibutuhkan untuk bersama-sama mensosialisasikan penyelenggaraan Pilkada dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.
"Ini tugas berat. Baik peserta Pilkada maupun penyelenggara seperti KPU, bagaimana bisa tetap memastikan tingkat pertisipasi pemilih untuk datang ke TPS itu tinggi," imbaunya.
"Tugas tim pemenangan fokus bagaimana bisa kreatif mensosialisasikan program Paslon yang diusung dengan menyesuaikan kondisi seperti saat ini," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)
