DIKSI.CO, SAMARINDA - Kementerian Keuangan RI, melalui Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kaltim, memberikan penghargaan kepada 10 kabupaten/kota termasuk Pemprov Kaltim, dengan raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Midden Sihombing, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim, Pemprov dan 10 kabupaten/kota di Bumi Mulawarman seluruhnya meraih opini wajar tanpa pengecualian.

"Seluruh kab kota di Kaltim bisa meraih opini WTP. Dalam melakukan pemeriksaan dokumen keuangan, kami kerjasama dengan BPK Kaltim," kata Midden, Rabu (21/10/2020).

Bahkan, Mahakam Ulu, kabupaten termuda di Kaltim, pada tahun ini berhasil meraih opini WTP, yang sejak lima tahun lalu sukar diraih. Terakhir pada laporan keuangan tahun 2018, Mahulu mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).

"Pendatang baru ada Mahakam Ulu. Hasil menunjukan bahwa kami proaktif, dengan menawarkan pembinaan kepada pemerintah daerah," jelasnya.

Ada 7 pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP sebanyak lima kali berturut-turut atau lebih. Pemerintah daerah tersebut di antaranya Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, Pemkot Balikpapan, Pemkot Bontang, Pemkab Paser, Pemkab Kutim, Pemkab Kubar.

Sementara beberapa daerah lainnya yang juga mendapat opisi WTP pada laporan keuangan 2019 antara lain Pemkab Berau, Pemkab Kukar, Pemkab PPU, Pemkab Mahakam Ulu.

"Kami siap melakukan pembinaan. Apa masalahnya di daerah, kami carikan solusinya bila nantinya dibutuhkan kembali," tegasnya.

Sementara itu, Gede Yusa, Pjs Bupati Mahakam Ulu menyampaikan rasa syukur akhirnya laporan keuangan Mahakam Ulu dapat meraih opini WTP. 

Ucapan terima kasih disampaikan Gede Yusa kepada pegawai dan pejabat di lingkungan BPKAD Mahakam Ulu, yang berjasa dalam raihan WTP ini.

"Ini sebuah hal yang positif ya. Harapannya dengan WTP pertama kalinya ini dapat meningkatkan kinerja Mahakam Ulu lebih baik," ungkapnya.

Meski meraih WTP, Gede Yusa menyampaikan masih ada beberapa catatan temuan dari BPK RI Perwakilan Kaltim untuk diperbaiki. Salah satunya terkait pengelolaan infrastruktur dan aset daerah.

"Penilaian ini tentu saja dilakukan dengan komprehensif ya oleh BPK Kaltim, masih ada beberapa catatan yang direkomendasikan untuk kami perbaiki. Terutama dalam hal pengelolaan aset daerah," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)