Pasalnya jika pembukaan lahan dilakukan untuk bangunan umum ataupun perumahan, pasti akan ada izin. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui pengembangan maupun pemilik bangunan. Namun jika lahan dimiliki perseorangan yang menjadikan dia akan membuka lahan tersebut, memang ada kesulitan dari DLH untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

"Sehingga kita harus melakukan koordinasi dari tingkat bawah. Baik kelurahan maupun kecamatan," katanya.

DPU melakukan sejumlah penanganan banjir. Untuk jangka pendek diantaranya adalah normalisasi dan pembersihan saluran. Untuk jangka menengah yaitu mereboisasi lahan terbuka juga revitalisasi benda perumahan maupun kota. 

Sementara untuk jangka panjang antara lain normalisasi saluran, pembangunan bendali dan membuat crossing saluran arah ke laut.

Selain itu dilakukan pengadaan pompa untuk saluran primer Ampal, Ruhui Rahayu, Wiluyo Puspoyudo dan normalisasi di beberapa daerah seperti Pandansari dan Somber. 

"Di 2022 terkait pengelolaan sumber daya air (SDA) targetnya 64,71 persen. Diantaranya pembebasan bendali Ampal Hulu dan rehab drainase," tuturnya. (Tim Redaksi Diksi)