DIKSI.CO, BALIKPAPAN - Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Rita, memyampaikan Pemkot Balikpapan telah berupaya menyediakan infrastruktur yang memadai dan pengendalian banjir. 

Yang mana saat penyusunan di RPJMD 2021-2026, isu yang cukup strategis diantaranya titik banjir akibat kegiatan pembukaan lahan.

"Kebutuhan masyarakat pada perumahan mengakibatkan pembukaan lahan di Kota Balikpapan. Kita juga melakukan integrasi atau sinkronisasi pembangunan yang telah disusun berdasarkan masterplan drainase kota," sebut Rita. 

Master plan drainase Kota Ini pertama kali pada 2005 yang direvisi tahun 2013. Yang kemudian direvisi kembali di 2022, dengan tambahan data yang belum ada di tahun 2013.

Beberapa titik banjir di Balikpapan menjadi perhatian DPU. Salah satunya adalah yang saat ini masih dalam pengerjaan. 

"Ada penyebab banjir yang kami rekapitulasi. Diantaranya penumpukan sampah pada saluran yang mengakibatkan dimensi saluran penampungan air berkurang," tuturnya.

Selain itu juga adanya sedimentasi yang tinggi. Yang mana dataran rendah pada daerah hilir akan terdampak lantaran pembukaan lahan pada daerah tinggi. "Ini selalu kita sinkronisasikan dan konsolidasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)," katanya.

Pasalnya jika pembukaan lahan dilakukan untuk bangunan umum ataupun perumahan, pasti akan ada izin. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui pengembangan maupun pemilik bangunan. Namun jika lahan dimiliki perseorangan yang menjadikan dia akan membuka lahan tersebut, memang ada kesulitan dari DLH untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

"Sehingga kita harus melakukan koordinasi dari tingkat bawah. Baik kelurahan maupun kecamatan," katanya.

DPU melakukan sejumlah penanganan banjir. Untuk jangka pendek diantaranya adalah normalisasi dan pembersihan saluran. Untuk jangka menengah yaitu mereboisasi lahan terbuka juga revitalisasi benda perumahan maupun kota. 

Sementara untuk jangka panjang antara lain normalisasi saluran, pembangunan bendali dan membuat crossing saluran arah ke laut.

Selain itu dilakukan pengadaan pompa untuk saluran primer Ampal, Ruhui Rahayu, Wiluyo Puspoyudo dan normalisasi di beberapa daerah seperti Pandansari dan Somber. 

"Di 2022 terkait pengelolaan sumber daya air (SDA) targetnya 64,71 persen. Diantaranya pembebasan bendali Ampal Hulu dan rehab drainase," tuturnya. (Tim Redaksi Diksi)