“Bisa jadi wadah edukasi pelajar kita. Nanti akan berkembang, bisa ada rumah makan yang dikelola warga sekitar. Jadi membuat ekonomi kerakyatan hidup juga,” tuturnya.

Dengan banyaknya nilai positif dari rancangan RPH Terpadu itu, maka tak ayal hal tersebut langsung menyedot dukungan positif dari para anggota legislatif.

Sementara pemkot melaksanakan tahapan awal pengerjaan fisik 2023, Laila menyebut pihaknya di Badan Peraturan Daerah (Bapepmerda) akan mengkaji kembali regulasi terakit.

“Perda 27/2006 tentang RPH milik kita itu sudah kadaluarsa. Kami akan tinjau untuk mengatur sewa menyewa, sampai perjanjiannya. Dibutuhkan revisi untuk penyesuaian, apalagi setelah BBM ini naik,” jelasnya.

Sebagai informasi, melalaui workshop perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan RPH di Balai Kota Samarinda, Kamis, 6 Oktober 2022 lalu, Wali Kota Andi Harun sampaikan kebutuhan daging di Samarinda mencapai 1.200 ton atau setara dengan 12.000 ekor sapi per tahunnya. Sedangkan distribusi sapi lokal hanya mampu memenuhi 26,8 persen dari kebutuhan tersebut.

Andi Harun meminta seluruh leading sektor saling bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak terkait agar RPH terpadu ini menjadi pusat industri daging sekaligus olahannya yang modern bertaraf Internasional. (Advertorial)