Pemkot Samarinda bersama Pertamina Perkuat Pengawasan BBM dan LPG Jelang Nataru

DIKSI.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi lonjakan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG 3 kilogram, dan sejumlah sektor strategis lainnya menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Asisten II Setda Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, menyampaikan hal itu usai mengikuti kegiatan audiensi dan silaturahmi Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Senin (1/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Marnabas menyebut beberapa atensi penting yang jadi perhatian langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Salah satunya memastikan ketersediaan dan distribusi BBM tetap aman selama masa libur panjang, mengingat konsumsi masyarakat cenderung meningkat di akhir tahun.

“Pak Wali menekankan kebutuhan BBM. Dari pihak penyedia sudah menjamin ketersediaan pasokan, apalagi kita dekat dengan Balikpapan. Mereka memastikan kuota aman dan insya Allah tidak ada kendala besar menjelang Nataru,” ujarnya.

Marnabas mengungkapkan, jarak Samarinda yang tidak terlalu jauh dari Balikpapan menjadi faktor pendukung pasokan energi tetap lancar.

Peresmian Kilang Pertamina

Ia menyebut Presiden RI ada rencana meresmikan fasilitas baru di Balikpapan pada pertengahan Desember, yang diyakini ikut mendorong suplai energi di wilayah Kaltim.

“Balikpapan itu pusat suplai, jadi kita tidak terlalu khawatir. Dengan adanya penambahan kuota dari sana, kebutuhan BBM untuk masyarakat Samarinda bisa terpenuhi,” tambahnya.

Selain BBM, salah satu isu yang jadi atensi dalam rapat adalah ketersediaan LPG 3 kg.

Pemerintah menyadari bahwa kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) baru-baru ini berpotensi memicu lonjakan harga di tingkat pengecer.

Karena itu, Pemkot meminta penambahan kuota dan memperkuat pengawasan distribusi.

“LPG 3 kilogram ini kita perhatikan betul. Kita sudah minta ada penambahan kuota. Masyarakat miskin yang berhak mendapatkan harus benar-benar terdata dan terlayani,” kata Marnabas.

Ia mengingatkan warga yang belum menerima kartu LPG subsidi agar segera melapor ke Dinas Perdagangan.

Pelaporan ini penting untuk menghindari adanya warga tidak mampu yang tercecer dari data penerima.

“LPG 3 kg ini hak warga yang tidak mampu. Kalau ada yang berhak tapi belum menerima, segera lapor. Nanti Dinas Perdagangan akan melakukan klarifikasi,” tegasnya.

Potensi Inflasi

Ia juga menyoroti potensi inflasi akibat kenaikan HET LPG.

Pemerintah berupaya memastikan tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga seenaknya.

“Kenaikan HET ini jangan sampai memicu mahalnya harga di pasaran. Itu yang kita antisipasi. Jangan sampai ada permainan harga saat Nataru,” ujarnya.

Dalam rapat yang sama, isu non energi juga jadi atensi, termasuk persoalan sedimentasi pada alur Sungai Mahakam di depan area Pertamina.

Menurut Marnabas, kondisi sedimentasi yang cukup parah membuat pemandangan tidak elok.

Ia mengkhawatirkan berdampak pada keamanan.

“Sedimentasi di depan Pertamina itu luar biasa. Kita juga tidak berani terjun ke situ karena ada pipa. Kalau salah sedikit bisa bahaya,” jelasnya.

Ia menambahkan, meskipun fokus pembangunan di kawasan Palaran tetap berjalan, namun jangan mengabaikan kondisi tepi Sungai Mahakam .

Kawasan tersebut merupakan wilayah pemukiman dan termasuk jalur padat aktivitas masyarakat.

“Walaupun persiapan pembangunan di Palaran berjalan, bukan berarti kondisi di Cendana ini bisa Terabaikan. Bagaimanapun itu daerah padat penduduk. Pemandangan dan keamanannya harus jadi atensi serius,” tambahnya.

Kuota BBM Samarinda Jelang Nataru

Mengenai detail tambahan kuota BBM atau LPG menjelang Nataru, Marnabas mengaku data finalnya masih ada di provinsi.

Pemkot masih menunggu angka pasti untuk kebutuhan Samarinda.

“Untuk tambahan dari Pertamina, kita masih menunggu finalisasi. Semua ada di tingkat provinsi,” katanya.

Ia juga menyebut kemungkinan jalur distribusi alternatif yang dapat dimanfaatkan jika diperlukan, namun masih menunggu kajian teknis dari Dinas Perdagangan dan bagian ekonomi daerah.

“Nanti bagian ekonomi dan Dinas Perdagangan yang akan sampaikan secara detail. Kita tunggu hasil kajiannya,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Marnabas turut menyinggung proses pemindahan fasilitas tertentu di kawasan Palaran.

Ia menyebut prosesnya sudah mulai berjalan dan akan terus dikawal agar tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat sekitar.

“Mereka sudah mulai proses pemindahan. Mungkin nanti yang beroperasi di sana hanya fasilitas yang tidak mengandung risiko besar. Kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi kawasan,” jelasnya.

Menjelang libur akhir tahun, Pemkot Samarinda memastikan seluruh aspek penting mulai dari energi, infrastruktur, hingga estetika kota berada dalam pengawasan ketat.

Marnabas menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi akan terus penting untuk memastikan masyarakat bisa menjalani Nataru dengan aman dan nyaman.

“Intinya, jangan sampai ada hal-hal yang memicu keresahan masyarakat. Semua kita siapkan, kita kawal, dan kita pastikan tetap stabil,” pungkasnya. (redaksi)