"Karena langsung diawasi masyarakat, dilaksanakan masyarakat, pertanggungjawabannya lebih sederhana. Sekali lagi yang penting tidak fiktif," imbaunya.

Terakhir, orang nomor satu di Samarinda itu menegaskan proses pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat. Pemkot berencana membentuk klinik Pro Bebaya yang sementara ini ikut berkantor di Kantor Inspektorat Samarinda, sebagai wadah pengaduan dan konsultasi masyarakat atas pelaksanaan program Pro Bebaya.

"Baik soal kendala maupun dugaan-dugaan tindakan penyelewengan," sebut Andi Harun.

Terpisah, Ketua RT 1 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Mas Dugi alias Ibas, mengatakan, program Probebaya yang pertama kali berjalan di Kalimantan ini cukup membuat masyarakat terbantu.

Ibas mewakili warganya mengajukan program pengadaan tandon air untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran seperti yang pernah terjadi pada 2018 silam di tempat tinggalnya, hingga pengajuan program untuk memberdayakan masyarakat agar ahli tata rias pengantin dan menjahit.

"Daerah kami cukup tinggi, terlebih dari sekitar 200-an orang warga rumahnya rata-rata kayu. Ini yang membuat kita mengajukan tandon air. Tentu kami merasa terbantu," ucap Ibas.

Ibas menegaskan sebagai ketua RT dirinya hanya menjalankan fungsi pengawasan untuk mengawasi jalannya program Probebaya di wilayahnya.

"Aliran dana ke Pokmas dulu, RT mengawasi saja," pungkasnya. (Advertorial)