Sengketa Informasi Soal Transparansi, Wakil Ketua I Baznas Samarinda Kebingungan dan Minta Maaf


person access_time 3 days ago remove_red_eyeDikunjungi 135 Kali
Sengketa Informasi Soal Transparansi, Wakil Ketua I Baznas Samarinda Kebingungan dan Minta Maaf

Suasana sidang sengketa informasi yang diajukan oleh Pokja 30 kepada Baznas Samarinda di Komisi Informasi Provinsi Kaltim, Kamis (10/10/2019)

Baznas Samarinda beri jawaban terkait belum dilakukannya surat balasan atas permintaan Pokja 30 untuk transparansi anggaran di lembaga amal dan zakat tersebut. Sebagai informasi, permintaan transparansi anggaran diajukan Pokja 30 ke Baznas Samarinda. Namun, dari 2 kali surat yang mereka ajukan, satupun tak berbalas dari Baznas Samarinda.

 

Ditulis Oleh: DIKSI.co
10 Oktober 2019

DIKSI.CO, SAMARINDA – Baznas Samarinda beri jawaban terkait belum dilakukannya surat balasan atas permintaan Pokja 30 untuk transparansi anggaran di lembaga amal dan zakat tersebut.

 

Sebagai informasi, permintaan transparansi anggaran diajukan Pokja 30 ke Baznas Samarinda. Namun, dari 2 kali surat yang mereka ajukan, satupun tak berbalas dari Baznas Samarinda.

Imbasnya, Pokja 30 kemudian membawa persoalan ini ke sidang sengketa informasi yang digelar hari ini di kantor Komisi Informasi, Kamis (10/10/2019).

Dari sidang sengketa itulah kemudian terungkap alasan Baznas Samarinda tidak membalas surat dari Pokja 30.

Hal ini seperti dituturkan Rusfauzi Hamdi, Wakil Ketua I Baznas Samarinda.

Ia menyebutkan dari semua permohonan tersebut ada hal yang tidak perlu untuk dibahas atau diberikan kepada publik seluruhnya.

“Kami terbuka saja, namun ada hal yang tidak perlu dibahas dan sifatnya menjadi informasi di internal kami, bukan ke publik. Kalau laporan yang kami buat akan disampaikan langsung ke pak Walikota karena Surat Keputusan (SK) Baznas Samarinda dari beliau. Kementerian Agama yang mitra kami saja tidak minta data begini,” ucapnya.

Iklan Apri Gunawan/ Diksi.co

Persoalan menjadi rumit karena saat ini organisasi di Baznas Samarinda juga memiliki masalah internal.

Bahkan, Rusfauzi Hamdi mengaku kebingungan dengan posisinya di Baznas Samarinda yang ditinggali oleh beberapa pengurus.

Dikatakannya, kondisi pengurus Baznas Samarinda saat ini tidak lengkap. Ketua dan beberapa wakil ketua yang menjabat di Baznas Samarinda tidak menunjukkan diri sejak bulan Mei 2018.

“Maaf karena ketidaktahuan saya soal hukum UU ini, saya ini pimpinan yang tertinggal, bingung dengan posisi saya sebelumnya di Baznas Samarinda hanya menjalankan fungsi penerimaan proposal masuk dan disposisi yang nantinya dikoordinasikan ke Baznas Provinsi untuk penentuan kebijakan. Untuk tugas yang harusnya dilakukan oleh pengurus lain tidak berjalan. Lembaga juga tidak mungkin mengambil kebijakan hanya dengan satu ketua saja, sedang ketua dan wakil ketua yang lain sudah tidak menunjukkan diri sejak Mei 2018, hal ini banyak yang tidak tau. Tidak bisa saya menjalankan Baznas Samarinda dengan kondisi ketidakseimbangan pimpinan”, katanya.

Di lain pihak, Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo, sampaikan pihaknya tetap merasa Baznas Samarinda, haruslah keluarkan transparansi anggaran dalam hal pengelolaan zakat.

Persoalan kosongnya pimpinan yang diutarakan oleh Rusfauzi Hamdi, disebutnya bukan jadi alasan.

“Itu kan masalah internal. Mereka kan dititipkan uang untuk mensejahtarakan. Ada statement di sidang bahwa Ketua hanya 1 saja sejak Mei 2018, tetapi kenapa sejak itu  masih dilakukan kegiatan berjalan. Penarikan, penyaluran (zakat) masih berjalan. Artinya ada kewenangan kan?,” kata Buyung.

Dilanjutkannya lagi, Pokja 30 tetap pada niat awal mereka untuk membuat terang benderang persoalan penyaluran zakat oleh Baznas Samarinda.

“Oh iya dong. Sampai terang benderang. Berapa pendapatan mereka, berapa penyaluran mereka. Ini harus terang benderang,” katanya.

Ia pun sepakat, jika ada anggapan bahwa para pekerja di Baznas Samarinda justru mendapatkan porsi pendapatan yang lebih daripada aturan yang ada. Diketahui, amil (pengurus) zakat juga dapatkan porsi dari proses pengumpulan dan penyaluran zakat. Besarannya adalah 1/8 dari harta zakat.

“Bisa saja, karena ini kan tak ada transparansi. Makanya kami minta dibuka. Kan kalau dibuka, masyarakat akan percaya. Kalau tertutup, kan orang berpikiran ini ada apa?,” ujarnya.

Dari hasil sidang pertama antara Pokja 30 dan Baznas Samarinda ini nantinya akan dilakukan dengan dilakukannya mediasi pada Senin (14/10/2019) mendatang.  (tim redaksi Diksi)

Iklan Saefuddin Zuhri/ Diksi.co

 

 

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya