Raja Naga Kena Tegur Mendagri


person access_time 1 week ago remove_red_eyeDikunjungi 765 Kali
Raja Naga Kena Tegur Mendagri

Grafis Artikel Raja Naga Kena Tegur Mendagri/ Diksi.co

Berjalan waktu, bukannya klir, persoalan makin ruwet. Pasalnya, keputusan Isran Noor yang tetap tak gunakan jasa Abdullah Sani itu berbuah surat teguran dari Mendagri. 

Ditulis Oleh: DIKSI.co
13 Agustus 2019

Raja Naga Kena Tegur Mendagri 

"Yang buat tidak jelas siapa? Sekda itu kan pejabat Eselon I. Sekda itu dilantik dan diangkat oleh Presiden melalui Keppres. Kan sudah dilantik melalui Keppres. Terus, apalagi?," ucap Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar dikonfirmasi Diksi.co, Selasa (13/8/2019). 

DIKSI.CO, SAMARINDA – Hampir 1 bulan sejak dilantik Mendagri sebagai Sekprov definitif Kaltim di 16 Juli 2019 lalu, Abdullah Sani masih belum jalankan tugas-tugasnya sesuai jabatan yang diemban. 

Ketidakinginan Isran Noor yang kerap dijuluki Raja Naga sejak dirinya menjadi Bupati Kutai Timur dan Ketua Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten se Indonesia ) untuk gunakan jasa Abdullah Sani jadi alasan. Hal ini sesuai dengan ucapan Abdullah Sani usai pertemuan dengan Isran Noor beberapa hari lalu. Usai pertemuan, ia sebut bahwa dirinya diminta kembali ke jabatan sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), bukan menjabat Sekprov Kaltim. 

Berjalan waktu, bukannya klir, persoalan makin ruwet. Pasalnya, keputusan Isran Noor yang tetap tak gunakan jasa Abdullah Sani itu berbuah surat teguran dari Mendagri. 

Dalam surat yang tim redaksi Diksi.co terima pada Selasa (13/8/2019), tercantum tanda tangan Mendagri Tjahjo Kumolo di bagian bawah surat. 

Surat tercantum tanggal pada 9 Agustus 2019 dan ditujukan untuk Gubernur Kalimantan Timur.  Sifatnya 'Segera' dan ada pula redaksi 'Teguran' dalam surat tersebut. 

Adapun nomor surat yang tertera adalah 821/7672/SJ. 

Dalam surat ada 7 poin yang disampaikan oleh Mendagri untuk Isran Noor itu. Poin penting tercantum di poin ke 6, dimana Gubernur Kaltim diminta untuk memfungsikan Sekda sebagai Sekretaris Daerah. 

Selain itu juga disebutkan bahwa pelaksanaan tugas yang secara atribut merupakan kewenangan Sekda tidak dapat dilakukan oleh pejabat lain kecuali Sekda berhalangan. 

Surat dari Kemendagri juga sampaikan bahwa keputusan/ tindakan dalam lingkup Sekretaris Daerah dinyatakan tidak sah apabila dibuat oleh Pejabat selain Sekda yang akan berimplikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. 

Grafis Surat teguran Mendagri ke Gubernur Kaltim/ Diksi.co

Grafis Surat Teguran Mendagri ke Gubernur Kaltim/ Diksi.co

Diksi.co kemudian lakukan konfirmasi kepada Humas Pemprov Kaltim untuk mengetahui kebenaran surat tersebut. Dari informasi yang dikumpulkan, terinformasi bahwa surat yang ditujukan kepada Gubernur, akan langsung masuk ke meja Isran Noor. 

Lebih lanjut, Diksi.co kemudian konfirmasi kebenaran surat kepada Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar Bahrudin. 

Melalui pesan WhatssApp, Bahtiar membenarkan surat tersebut. Diksi.co lebih dahulu mengirimkan PDF surat kepada Bahtiar, untuk kemudian ia verifikasi kepada Ditjen Otda yang mengurusi hal tersebut. 

"Informasi dari Ditjen Otda. Benar," tulisnya.(*) 

Raperda APBD Pasti Ditolak 

Selain teguran, implikasi lain juga bisa terjadi dalam APBD Kaltim ke depan. Saat ini, baik APBD P 2019 dan APBD Murni 2020, sedang dalam pembahasan oleh DPRD dan Pemprov Kaltim. 

Dalam pembahasan ini, Abdullah Sani tak dilibatkan. Terbukti pada penandatanganan KUA PPAS di Karang Paci beberapa waktu lalu, Wagub Hadi Mulyadi yang lakukan tanda tangan, bukannya Abdullah Sani. 

Tak adanya Abdullah Sani dalam pembahasan APBD ini juga direspon keras oleh Kemendagri. Sesuai aturan, Ketua TAPD lah yang mengurusi hal tersebut, bukannya Wagub ataupun Gubernur. 

"Harus Sekda definitif," ucap Bahtiar, Kapuspen Kemendagri. 

Jikapun nanti Perda APBD P Kaltim 20189 dibawa ke Kemendagri untuk disetujui, Bahtiar menyebut Perda itu pasti akan ditolak. Ini membuat apa yang dilakukan DPRD dan Pemprov saat ini bisa saja tak ada gunanya. 

"Pasti ditolak. Karena tidak ditanda tangani Sekda definitif.  Jangan buat tidak jelas, sesuatu yang sudah jelas hukumnya. Barang siapa yang menentang  hukum positif, maka risiko hukumnya ditanggung penumpang, Begitu saja, Itu kan ada risiko pidananya, risiko lalainya. Silakan saja, ada hukum yang berlaku," katanya. 

Bakal ditolak oleh Kemendagri, baik M. Syahrun Ketua DPRD Kaltim dan Isran Noor justru berkomentar seperti tak ada masalah. 

M. Syahrun yang dikonfirmasi sembari berjalan keluar dari Lamin Etam Kantor Gubernur Kaltim tetap santai menjawab hal itu. Ia tetap yakin, tak ada masalah dalam hal pembahasan APBD P Kaltim 2019 yang tak melibatkan Sekda defintif itu. 

"Kita bahas sesuai aturan. Silakan saja, kami tak ada masalah," ucapnya. 

Alung sapaan M.Syahrun juga sampaikan tetap akan melanjutkan proses pembahasan APBD-P Kaltim 2019, hingga akhirnya Raperda APBD P Kaltim 2019 itu dibawa ke Kemendagri. 

"Kan sudah ada yang mewakili Gubernur. Yang punya kewenangan, Gubernur tanggung jawab kan. Ya lanjutkan," ucapnya. 

Sementara itu, Isran Noor yang diwawancara setelahnya, juga yakin nantinya Kemendagri akan menyetujui Raperda APBD P Kaltim 2019 itu. 

"Yakin," ucapnya. 

Terkait pernyataan Kapuspen Kemendagri yang sampaikan proses pembahasan APBD harus melibatkan Sekda definitif juga dijawab Isran Noor. 

"Kenapa? Begitu? Yang tanda tangan dokumen siapa? Dokumen anggaran, siapa tanda tangan?," ucapnya. (*) 

Isran Disebut Sudah Kirim Surat ke Jokowi 

Dari konfirmasi Diksi.co ke kalangan Dewan di Karang Paci, muncul pula informasi jika Isran Noor sudah bersurat langsung ke Presiden Jokowi terkait posisi Sekprov itu. Surat inilah yang diduga menjadi penyebab Isran masih menahan langkah lanjutan akan posisi Sekprov Kaltim saat ini. 

Hal ini seperti disampaikan Muspandi, Ketua Fraksi PAN di Karang Paci. 

“Itikad baik pimpinan (DPRD) kan sudah 2 kali pertanyakan langsung ke pak Gubernur. Setahu saya, disampaikan bahwa pak Ketua DPRD sudah bertemu pak Gubernur bersama dengan Andi Faisal. Dari pertemuan itu, dijawablah oleh pak Gubernur,” ucapnya. 

Lantas, apa jawaban Isran ketika ditemui Ketua DPRD Kaltim juga disebut oleh Muspandi. 

“Gubernur bilang bahwa Aku (Isran Noor) ini betakun lawan pak Presiden (sudah tanya dahulu ke Presiden). Resmi menyurati pak Presiden, kenapa justru peringkat 2 yang diangkat Sekprov”. Dan katanya, pak Gubernur sampai hari ini belum dapat jawaban (dari Presiden). Itu (isi surat) yang disampaikan pak Gubernur ke Presiden. Itu berdasarkan informasi dari pak haji Alung dan Andi Faisal,” ucapnya. 

Muspandi pun meminta agar semua pihak bisa menyudahi persoalan ini. 

“Sudahlah, jangan tunjukkan egosentris masing-masing,” ucapnya. 

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI P, Veridiana Huraq Wang, sampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih terus support akan pembahasan anggaran di Dewan. 

Ia pun juga mengiyakan telah menerima surat teguran Mendagri untuk Gubernur Kaltim itu. 

“Sudah (lihat suratnya).  Kami minta bisa diselesaikan dengan baik. Kedua, ini kan berimplikasi pada pembahasan anggaran. Nah, kesalahan kan bukan pada kami (DPRD). Masalahnya ada di eksekutif (Pemprov). Konsekuensinya eksekutif yang terima sanksinya berupa 6 bulan tak terima gaji,” ucapnya. 

“Di dalam pembahasan, ada disebutkan adanya Plt (Sekprov). Intinya, kami tetap support tahapan (pembahasan APBD P). Tetapi kalau ujungnya mentok, kesalahan bukan pada legislatif. Kesalahan ada di eksekutif. Menurut UU, jika ada salah satu pihak yang sebabkan kesalahan, itu bisa kena sanksi berupa 6 bulan tak terima gaji. Persoalannya, eksekutif siap puasa 6 bulan gak dikasih gaji?,” ucapnya. 

Pihak lain, yakni Rusman Yakub dari PPP, juga bersuara. Ia meminta agar Gubernur harus perlihatkan solusi akan maasalah ini. Persoalannya, sekarang terlihat eskekutif seperti tak memberi kejelasan. 

“Satu sisi pak Gubernur tak mau aktifkan pak Sani. Di sisi lain tak juga melahirkan solusi baru. Kalau memang pak Sani tidak diaktifkan, lalu solusinya apa? Apakah dengan Plt-Plt itu selesai? Ini (Pemprov Kaltim) kan pemerintahan, bukan perusahaan. Saya tak mau tahu siapa yang dimaui pak Gubernur. Tetapi yang dilihat DPRD adalah pemerintahan, bukan perusahaan pribadi, bukan rukun tetangga,” ucapnya. 

Grafis Komentar Seputar Sekprov Kaltim/ Diksi.co

Ia juga tambahkan jika pak Gubernur merasa ada pendapatan hukum yang dia pegang, maka pendapat hukum apa yang dia pegang dan siapa yang beri masukan seperti itu. 

“Tak bisa dibiarkan. Pusat dan Gubernur tak bisa biarkan ini. Harus tegas. Kalau APBD P ditolak (Kemendagri) tak ada gunanya dilakukan pembahasan ini. Lebih baik ada tindakan konkret. Sebaiknya, setelah ada teguran ini, apakah Mendagri atau yang lain, ya panggil Gubernur (Kaltim). Pusat panggil Gubernur. Ada apa kok seorang gubernur lakukan pembangkangan. Silakan pusat berikan sanksi, kalau merasa ada yang salah. Kalau begini terus yang rugi masyarakat Kaltim, bukan Gubernur sendiri sebagai pribadi. Apa ruginya Kaltim tolak Sani?,” ucap Rusman Yakub. (*) 

Analisis Pengamat Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah 

Jangan Sampai DPRD Terlihat Main Mata

Kritik sudah pernah datang ke Dewan. Kan sempat ada wacana untuk gunakan interpelasi dan angket dari Dewan ke Gubernur. Tetapi kemudian kendor. Sebenarnya kalau fungsi pengawan berjalan, itu sudah dilakukan anggota Dewan. Sayangnya tak dilakukan. Waktu itu kan tak seluas ini (hingga ada teguran Mendagri). Semestinya sesuai tahapan, hak interpelasi (bertanya). Ketika tak selesai di interpelasi bisa ke hak angket. Hak angket untuk menyelidiki. Jika ditemukan Isran melanggar, maka boleh hak nyatakan pendapat dilakukan DPRD. 

Nah, dari hak menyatakan pendapat itu bisa diputuskan apakah Isran akan diimpeachment atau tidak. Karena impeachment itu juga memerlukan pandangan Mahkamah Agung. Itu kalau hitung-hitungan prosesnya. 

Intinya, jangan sampai DPRD terlihat main mata dengan Gubernur. Misalnya, Alung dan Isran sama saja pendapatnya. Mestinya ada pihak yang menjadi titik terang, siapa yang ikuti aturan. Ini kan Keppres. Sifatnya konkret, individual dan final. Jadi final. 

Ada kabar Isran bersurat ke Presiden. Tak ada yang bisa batalkan Keppres, kecuali perintah Pengadilan. Jadi jika Isran mau, silakan ajukan gugatan ke PTUN, bukan dengan cara bersurat ke Presiden. 

Memang ada istilah keberatan dalam administrasi. Tetapi ini kan Keppres, dan Isran itu adalah wakil dari pemerintah pusat. 

Persoalan tidak gajian, itu memang diatur dalam UU 23 2014 Tahun. Dalam hal ini, yang tidak gajian adalah Kepala Daerahnya, Gubernur, selama 6 bulan. 

Kalau yang tidak mengirimkan Raperda APBD sampai tenggat waktu tertentu itu Gubernur,  yang disanksi adalah Gubernur. 

Sekarang masih belum terlambat, jika Isran membenahi dan langsung melantik Abdullah Sani. (tim redaksi Diksi)

BACA JUGA: Deretan Meme Banjir Samarinda, Dari Kam Hanyarkah hingga Pak Jaang Dimana

BACA JUGA: Aksi Sosial, Bubuhan Kopi Samarinda Seduhkan Kopi Untuk Korban Banjir

BACA JUGA: Cipayung Plus Kaltim Harap Jokowi-Prabowo Silaturahmi Satu Meja

Ikuti Facebook Diksi.co: 

You Tube Diksi.co: 

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya