Jatah BBM Kaltim Dikurangi, Kabupaten/Kota Diminta Jangan Lambat Usulkan Kuota ke Pusat


person access_time 2 years ago remove_red_eyeDikunjungi 511 Kali
Jatah BBM Kaltim Dikurangi, Kabupaten/Kota Diminta Jangan Lambat Usulkan Kuota ke Pusat

SPBU Samarinda Seberang/ Diksi.co

Untuk BBM jenis Premium dan Solar, tidak masuk dalam penyesuaian harga dari Kementerian ESDM RI. Padahal dua jenis BBM ini menjadi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Bumi Etam.

Ditulis Oleh: DIKSI.co
10 Januari 2020

DIKSI.CO, SAMARINDA - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Penurunan harga mulai berlaku di seluruh Indonesia, mulai 5 Januari 2020, pukul 00.00 Wita, waktu setempat.

Penyesuaian harga ini sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM, 187K/10/MEM/2019, tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

Untuk BBM jenis Premium dan Solar, tidak masuk dalam penyesuaian harga dari Kementerian ESDM RI. Padahal dua jenis BBM ini menjadi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Bumi Etam.

"Hingga kini Volume BBM jenis Premium yang paling besar. Namun untuk penyaluran tetap normal sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Heppy Wulansary, Region Manager Communication, Relation, And CSR Pertamina Kalimantan, dihubungi beberapa waktu lalu.

Sementara terkait penyaluran BBM ke Kalimantan Timur, Pertamina mengacu pada kuota pusat ke daerah.

"Kalau untuk penyaluran Solar dan Premium kami mengacu pada kuota," jelasnya.

Diketahui,  untuk kuota Premium di Kaltim pada tahun 2019, mencapai 58.110 kiloliter, sementara kuota Premium untuk tahun 2020 sama dengan kuota 2019.

Sedangkan, kuota Solar tahun 2019 mencapai 73.097 kiloliter, sementara kuota tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 71.236 kiloliter.

Veridiana Huraq Wang, Ketua Komisi II DPRD Kaltim menjelaskan, pihaknya awal Januari lalu telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM RI, membahas kuota BBM ke Kaltim. 

"Kami sudah memperjuangkan hingga ke Kementerian ESDM, tapi diharapkan itu sebenarnya usulan dari kabupaten/kota, berapa sih kebutuhan sebenarnya. Kadang-kadang selama ini kabupaten/kota juga selama ini kurang merespon itu dengan cepat," kata Veridiana.

Mestinya, usulan kuota BBM diusulkan paling lambat tiap Desember menjelang pergantian tahun. Namun, menurut Veridiana banyak pemkab dan pemkot di Kaltim tidak menyampaikan usulan sebenarnya berapa kebutuhan BBM di daerah bersangkutan.

Veridiana juga menjelaskan tidak memungkiri banyak perusahan tambang dan sawit yang bertindak nakal dengan melakukan pembelian BBM subsidi. Untuk itu, perlu pengawasan yang ketat di lapangan.

"Tidak bisa dipungkiri lah kalau ada perusahan tambang dan sawit nakal bisa berdampak pada pengurangan  jatah subsidi. Hal ini harus kita selesaikan permasalahannya, dengan memperketat pengawasan di lapangan," sambungnya.

Meski mendapat pengurangan stok di banding tahun 2019 lalu, anggota DPRD Kaltim Fraksi PDIP ini meyakinkan stok BBM masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Berkaca pada stok tahun 2019 kemarin, walaupun jatah stok dikurangi, namun masih mencukupi kebutuhan masyarakat," pungkasnya. (tim redaksi Diksi) 

Iklan PDI Perjuangan/ Diksi.co

Iklan Saefuddin Zuhri/ Diksi.co

 

 

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya

google.com, pub-8789333855088993, DIRECT, f08c47fec0942fa0