Kementerian yang akan disambangi yakni Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim memberikan perhatian pada perusahaan daerah (perusda) Kaltim yang dinilai tidak produktif.

Kegiatan yang merupakan gelaran DPRD Provinsi Kaltim itu akan membahas 2 poin penting.

Pansus dibentuk dan disahkan dalam rapat paripurna ke 17 DPRD Kaltim di Gedung Utama Komplek DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Kamis (20/6/2019).

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Zain Taufik Nurrahman mengatakan bahwa dirinya berharap bahwa Kaltim yang akan dipilih sebagai ibu kota Republik Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kaltim tahun 2019 ditargetkan selesai awal bulan Juli ini.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim meminta kepada PT Energi Unggul Persada (EUP) untuk menghentikan sementara proses pembangunan pabrik crude palm oil (CPO) di Kampung Segendis, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan.

Direktur Kabinet 98, Hairul Huda desak agar Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) Kaltim terutama BUMD yang bergerak di bidang perkebunan ,  kehutanan  dan pertambangan, untuk harus terus berinovasi. 

Dugaan aliran dana fee Rp 8 miliar dari sejumlah proyek tahun jamak multi years contract (MYC) kepada oknum anggota DPRD Kaltim ramai-ramai dibantah.

Perwakilan Fraksi PDI-P, Veridiana Huraq Wang dalam pemandangan umum yang disampaikannya meminta kepada pemerintah provinsi untuk membubarkan perusda - perusda di Kaltim yang tidak produktif.