Hampir dipastikan, pengesahan APBD Perubahan Kaltim 2021 tidak dilakukan.

Parlemen Karang Paci, sebutan kantor DPRD Kaltim pada Kamis pagi (14/10/2021) kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah pemerintahan, Kaltim pada 2021 ini berpotensi tidak mengesahkan  APBD Perubahan.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, menggelar rapat koordinasi pada Selasa (12/10/2021).

Berdasarkan Surat Kemendagri, melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah, bernomor: 903/5598/keuda, surat itu menyebut pengambilan keputusan bersama oleh DPRD dan kepala daerah mengenai raperda tentang perubahan APBD, dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Rapat paripurna pengesahan rancangan KUPA PPAS 2021 mestinya digelar Senin (11/10/2021) hari ini.

Melalui jadwal Banmus, DPRD Kaltim mestinya menggelar rapat paripurna pengesahaan rancangan KUPA PPAS, pada Senin (11/10/2021) hari ini.

Hingga pekan pertama Oktober 2021 ini, tidak ada pembahasan lebih lanjut terkait APBD Perubahan Kaltim 2021.

Program Kartu Prakerja membuka peluang kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan. Salah satunya lembaga pelatihan Kita Kompeten yang berlokasi di Kalimantan.

Agenda sidak itu semula untuk memastikan rampungnya proses pemancangan gedung. PT Telaga Pasir Kuta sebelumnya menjanjikan proses pemancangan ditarget rampung pada 4 Oktober 2021.