Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menerima kunjungan dari peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg Ke - 28.

Bukan sekali, tetapi dua kali Kementerian Dalam Negeri buat surat terkait polemik Sekretaris Provinsi di Kaltim yang tak kujung selesai. Satu surat teguran kepada Gubernur Kaltim, dan satu lagi surat penghentian adiministrasi dokumen dari dan terhadap Pemprov Kaltim.

Kesepakatan tersebut diambil dalam sidang paripurna ke 29 yang digelar di Gedung Utama Komplek DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar Samarinda, Senin (19/8/2019).

Perubahan badan hukum perusahaan daerah (Perusda) Melati Bakti Satya (MBS) dan Perusda Bata Kaltim Sejahtera (BKS) menjadi perseroan daerah (perseroda) dibahas oleh Komisi II DPRD Kaltim.

Gubernur Kaltim, Isran Noor mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Gedung DPRD Kaltim Sabtu, (16/8/2019).

Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun menanggapi wacana yang beredar terkait adanya kemungkinan Rancangan Peraturang Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim akan ditolak oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sidang Paripurna ke 28 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim digelar di Gedung Utama Komplek DPRD Kaltim, Rabu (14/8/2019).

Berjalan waktu, bukannya klir, persoalan makin ruwet. Pasalnya, keputusan Isran Noor yang tetap tak gunakan jasa Abdullah Sani itu berbuah surat teguran dari Mendagri. 

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda RPPLH, Syarkowi V Zahry mengatakan uji publik ini digelar dalam rangka untuk memperoleh masukan - masukan yang komprehensif.