Chairul Anwar menyebut, penutupan pengolongan di Jembatan Mahakam dapat berimbas pada pergerakan ekonomi di Bumi Etam. Secara ekonomi, penutupan pengolongan jembatan bukan kebijakan yang baik untuk Kalimantan Timur. Tapi secara teknis keamanan otomatis akan mengorbankan kepentingan ekonomi.

Jembatan Mahakam telah berumur 33 tahun. Pada rentang tahun dari 2006 hingga 2019 ini telah tercatat terjadi 16 kali penabrakan pada tiang jembatan.

Diketahui, hak interpelasi dari DPRD Kaltim itu tak lepas dari kebijakan di eksekutif Pemprov Kaltim yang tidak mengaktifkan Abdullah Sani sebagai Sekda Kaltim definitif. Meskipun, Abdullah Sani telah dilantik oleh Mendagri yang saat itu masih dijabat Tjahjo Kumolo. 

Jum'at (6/12/2019) pagi, rombongan Komisi II DPRD Kaltim yang dipimpin langsung Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim menyambangi komisi VII DPR RI.

Syafruddin, anggota Komisi III DPRD Kaltim menjelaskan, berkaitan dengan tertabraknya pilar Jembatan Mahakam, ada dua sanksi yang harusnya diberikan oleh KSOP Samarinda, yakni pencabutan izin berlayar kapten kapal (nakhoda).

Dari hasil pemaparan tersebut diketahui bahwa dari segi kinerja, Bankaltimtara berhasil menorehkan kinerja positif pada Triwulan III 2019 dimana perseroan mencatatkan aset Rp29,9 triliun atau tumbuh sebesar 18,21% dari posisi akhir tahun 2018, yang didukung oleh penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp23  triliun atau tumbuh 21,78% dari posisi akhir tahun 2018. Total penyaluran kredit juga meningkat 7,60% menjadi sebesar Rp14,7 triliun dengan nilai NPL yang masih terjaga sebesar 1,18%.

PT. AKU juga tidak memiliki kejelasan alamat, sehingga bagian staf DPRD Kaltim yang mengantar undangan sempat kebingungan mencari alamat kantor PT. AKU.

Komisi II DPRD Kaltim sebelumnya telah memanggil PT. AKU dalam rapat kerja pada Senin (2/12/2019) lalu. Namun tak satupun perwakilan datang ke kantor DPRD Kaltim.

Sejak 2006 hingga Desember 2019, Jembatan Mahakam diketahui telah tertabrak sebanyak 16 kali, oleh kapal yang mengolong di bawahnya.

Melihat potensi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi III DPRD Kaltim mengusulkan agar Pemprov Kaltim terlibat untuk menghasilkan retribusi pada potensi tersebut.